MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Di tengah tantangan iklim global dan dinamika ekonomi, Nusa Tenggara Barat (NTB) membuktikan diri tetap tangguh. Tahun 2025 ditutup dengan status aman untuk ketahanan pangan—ditopang pertanian, perikanan, dan peternakan yang solid. Memasuki 2026, NTB tak sekadar menjaga capaian, tapi bersiap naik level: produksi kuat, stok terjaga, harga terjangkau.
Sektor pertanian menjadi motor utama. Produksi padi 2025 melonjak 16,85 persen menjadi 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG)—naik dari 1,45 juta ton pada 2024. Luas panen menyentuh 322.927 hektare, dengan produktivitas rata-rata 52,59 kuintal per hektare.
Lonjakan ini ditopang optimalisasi lahan seluas 10.574 hektare dan penggunaan benih unggul. Wilayah dengan produksi tertinggi 2025; Lombok Tengah 421.941 ton GKG (produktivitas 53,66 kuintal/ha), Sumbawa 398.864 ton GKG (produktivitas 53,37 kuintal/ha), Lombok Timur 243.474 ton GKG (produktivitas 53,64 kuintal/ha), Bima 208.018 ton GKG (produktivitas 48,55 kuintal/ha).
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, menegaskan optimisme daerah dalam menyelaraskan program swasembada pangan nasional. “NTB optimistis menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai kontribusi nyata menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tegasnya.
Indikator kesejahteraan petani juga menguat. Nilai Tukar Petani (NTP) menembus angka 131 di awal 2026. Sementara Bulog NTB memastikan stok beras aman dengan serapan gabah melampaui target.
NTB konsisten surplus daging. Pada 2025, sebanyak 16 ribu ekor sapi dikirim keluar daerah untuk kebutuhan kurban dan konsumsi nasional. Sentra sapi potong di Sumbawa dan Bima mencatat populasi lebih dari 300 ribu ekor (2024).
Selain sapi, populasi kambing tersebar merata—terutama di Kabupaten Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Industri peternakan ayam pun berkembang pesat, dengan nilai investasi mendekati Rp20 triliun.
Meski surplus beras diproyeksikan berlanjut hingga sekitar 500 ribu ton, NTB menghadapi sejumlah tantangan strategis: Alih fungsi lahan pertanian, Dampak perubahan iklim, Konsumsi beras tinggi (±103 kg/kapita/tahun), Sistem logistik dan cold storage terbatas.
Sebagai respons, Pemprov NTB menargetkan optimalisasi lahan tambahan 14 ribu hektare pada 2026, memperkuat distribusi, serta mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
Program stabilisasi harga seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di 26 titik sepanjang 2025 terbukti efektif meredam inflasi, terutama menjelang Ramadan.
Sekitar 40 persen timbunan sampah di NTB merupakan sisa makanan. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga pemborosan ekonomi dan ancaman gizi.
Melalui gerakan “Stop Boros Pangan” dan “Selamatkan Pangan”, NTB mengajak masyarakat—termasuk sektor pariwisata—lebih bijak dalam konsumsi. Limbah organik diolah menjadi kompos atau pakan maggot untuk budidaya ikan.
Langkah ini mendukung target SDGs 12.3: mengurangi food waste hingga 50 persen pada 2030. Secara nasional, potensi kerugian akibat pemborosan pangan diperkirakan mencapai Rp200–250 triliun per tahun. Sebagai provinsi kepulauan dengan 401 pulau kecil, NTB memiliki wilayah laut seluas 2,79 juta hektare—modal besar bagi ekonomi biru.
Produksi perikanan tangkap mencapai 185.518 ton per tahun, dengan potensi hingga 200 ribu ton. Komoditas unggulan meliputi tuna, cakalang, tongkol, cumi, udang, dan rumput laut. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTB naik dari Rp7,8 triliun (2024) menjadi proyeksi Rp8,04 triliun (2025).
Pengembangan pusat budidaya udang terintegrasi (SIM Estate) di Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.000 hektare menjadi contoh hilirisasi modern. Revitalisasi pelabuhan perikanan seperti Soro Adu di Dompu juga memperkuat rantai distribusi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan investasi berbasis kepastian regulasi untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini.
NTB hari ini bukan sekadar daerah surplus beras dan daging. Ia sedang membangun ekosistem pangan berkelanjutan—dari sawah hingga laut, dari produksi hingga konsumsi, dari panen hingga pengolahan limbah.
Dengan strategi optimalisasi lahan, hilirisasi komoditas, stabilisasi harga, dan kampanye pengurangan pemborosan pangan, NTB menatap 2026 dengan optimisme.
Di tengah tantangan global, NTB membuktikan satu hal: ketahanan pangan bukan sekadar angka produksi, tetapi tentang keberlanjutan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta masa depan generasi berikutnya.(Sid)
