KLU, LOMBOKTODAY.ID — Komitmen membangun sumber daya manusia unggul kembali ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, saat meresmikan Ruang Praktik Siswa (RPS) bidang kuliner di SMKN 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Rabu (25/2/2026).
Peresmian fasilitas praktik tersebut bukan sekadar seremoni. Bagi Gubernur Iqbal, ruang praktik adalah simbol transformasi pendidikan vokasi—ruang di mana teori bertemu realitas industri, dan mimpi siswa diproses menjadi kompetensi nyata.
Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan, Gubernur Iqbal menegaskan fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan SLB—wilayah kewenangan provinsi. Menurutnya, pembangunan gedung harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter.
“Saya tidak minta banyak kepada para guru. Saya hanya minta satu, jadilah guru yang layak dihormati dan menjadi teladan bagi murid-muridnya,” tegasnya.
Gubermur Iqbal berbicara bukan sekadar sebagai kepala daerah, tetapi sebagai murid yang tak pernah lupa pada gurunya. Ia mengaku hingga kini masih menyimpan rasa hormat mendalam kepada para pendidik yang membentuk integritas dan nilai hidupnya. Baginya, keberhasilan seorang anak adalah buah dari doa, dedikasi, dan keteladanan orang tua serta guru.
Di era yang serba cepat dan digital ini, peran guru justru kian strategis. Anak-anak, kata Gubernur Iqbal, membutuhkan figur orang tua bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah. “Anak-anak harus punya orang tua di rumah dan juga orang tua di sekolah. Bapak ibu sekalian adalah orang tua mereka di sekolah, jadi rasa tanggung jawabnya harus sama besarnya,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemprov NTB juga melakukan rotasi kepala sekolah, terutama bagi yang telah menjabat lebih dari 15 tahun. Kebijakan ini, menurut Gubernur Iqbal, murni untuk menghadirkan energi baru dan tata kelola yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Saya tidak punya kepentingan pribadi. Saya tidak kenal satu pun kepala sekolah. Ini semata-mata untuk memperbaiki kualitas SMA, SMK, dan SLB,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong inovasi, memperkuat manajemen sekolah, dan menciptakan budaya kerja yang lebih progresif.
Tak hanya infrastruktur dan manajemen, Iqbal juga menyoroti persoalan klasik lulusan SMK: sertifikasi kompetensi. Tanpa sertifikat yang diakui industri, banyak lulusan kesulitan menembus pasar kerja, baik nasional maupun internasional.
Sebagai solusi, Pemprov NTB melalui Dinas Ketenagakerjaan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses sertifikasi siswa SMK. Skema ini dirancang agar lulusan memiliki “tiket masuk” resmi ke dunia profesional. “Dengan sertifikasi, begitu ada peluang kerja, mereka bisa langsung masuk, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.
Melalui peningkatan fasilitas praktik seperti RPS kuliner, penyegaran kepemimpinan sekolah, serta penguatan sertifikasi kompetensi, Pemprov NTB menargetkan lahirnya lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap bersaing di level global.
Di tengah arus perubahan industri dan ekonomi digital, langkah ini menjadi sinyal bahwa pendidikan vokasi di NTB tidak ingin sekadar mengikuti zaman—melainkan menjadi bagian dari masa depan itu sendiri.(Sid)
