MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai bergerak cepat mengantisipasi lonjakan distribusi ternak ke luar daerah, terutama ke Pulau Jawa.
Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, berbagai strategi disiapkan agar proses pengiriman ternak tetap lancar, aman, dan bebas dari penumpukan di pelabuhan.
Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengurai potensi kemacetan angkutan ternak, terutama di titik krusial seperti pelabuhan.
“Satgas ini fokus memastikan pengaturan di lapangan berjalan optimal. Kami juga sudah berkoordinasi dengan asosiasi peternak dan instansi terkait agar distribusi lebih terukur,” kata Ervan, di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2026).
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperluas buffer zone atau area penyangga parkir di sekitar pelabuhan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat lonjakan kendaraan pengangkut ternak setiap tahun kerap memicu kemacetan.
“Dengan buffer zone yang lebih luas, kendaraan tidak lagi menumpuk di dalam pelabuhan. Ini bagian dari mitigasi rutin yang kami perkuat tahun ini,” jelasnya.
Tak hanya di hilir, Dishub NTB juga memperkuat pengendalian dari sisi hulu. Distribusi ternak dari daerah sentra seperti Bima dan Sumbawa kini diatur lebih sistematis dengan melibatkan Dinas Peternakan.
Pengiriman dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi di pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan.
“Kalau dari hulunya sudah tertata, potensi kemacetan bisa ditekan. Jadi pengendalian tidak hanya di pelabuhan, tapi sejak dari daerah asal,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kapasitas layanan, Dishub NTB juga mendorong penambahan dermaga operasional di pelabuhan penyeberangan Kayangan–Poto Tano.
Dari sebelumnya dua dermaga, kini diusulkan menjadi tiga dermaga guna mengakomodasi tingginya arus logistik dan penumpang.
Selain itu, jalur distribusi alternatif melalui program tol laut juga dioptimalkan. Kapal dengan kapasitas hingga 500 ekor ternak per perjalanan disiapkan sebagai solusi tambahan.
Menariknya, rute pengiriman juga mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya dari Bima menuju Tanjung Priok (Jakarta), kini dialihkan ke Tanjung Perak (Surabaya) untuk memangkas waktu tempuh.
“Perubahan rute ini membuat distribusi lebih cepat dan efisien, sehingga perpindahan ternak dari NTB ke Jawa bisa dipercepat,” jelas Ervan.
Dishub NTB juga menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan operator kapal, termasuk terkait kesiapan armada serta perpanjangan masa docking kapal khusus ternak.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan, kelayakan operasional, dan keberlanjutan distribusi tetap terjaga.
Bahkan, jika diperlukan, Pemprov NTB siap mengajukan dukungan kebijakan ke kementerian terkait, termasuk penguatan regulasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan ternak.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemprov NTB optimistis distribusi ternak menjelang Idul Adha 2026 dapat berjalan lebih tertib dan minim hambatan.
Selain menjaga kelancaran logistik, upaya ini juga diharapkan mampu memastikan kebutuhan hewan kurban masyarakat di berbagai daerah tetap terpenuhi.(Sid)
