MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/4/2026).
Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis untuk memperkuat kinerja serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke depan, sekaligus mencerminkan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Rapat diawali dengan penyampaian poin-poin rekomendasi hingga penyerahan keputusan resmi DPRD terhadap LKPJ 2025. Forum ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan peran antara legislatif dan eksekutif (checks and balances).
Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menekankan bahwa kemajuan daerah tidak bisa dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi seluruh elemen.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga menilai rekomendasi dan kritik dari DPRD sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Gubernur Iqbal tidak menampik bahwa ke depan NTB akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global yang cepat berubah, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pendekatan pembangunan ke depan perlu lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
Dalam forum tersebut, Gubernur Iqbal juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II hasil seleksi terbuka (pansel), di antaranya: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB.
Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah yang lebih terarah.
Rapat paripurna yang berlangsung tertib ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD.
Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mendorong pembangunan NTB yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.
Dengan rekomendasi LKPJ 2025 sebagai pijakan, arah kebijakan pembangunan NTB ke depan diharapkan semakin solid dan adaptif terhadap tantangan zaman—terutama dalam menjawab kebutuhan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi daerah.(Sid)
