MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mendorong penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan adaptif bagi daerah kepulauan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga memperkuat kapasitas daerah menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di NTB, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB itu turut dihadiri Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, jajaran Komite IV DPD RI, senator asal NTB, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa bagi daerah kepulauan seperti NTB, APBN tidak semata menjadi instrumen pembiayaan negara, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai alat pemerataan pembangunan.
“Bagi daerah kepulauan seperti NTB, APBN bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi instrumen keadilan pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi geografis dan tantangan konektivitas wilayah menyebabkan biaya pembangunan maupun pelayanan publik di NTB relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Di saat yang sama, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu dibangun secara lebih proporsional agar daerah memiliki ruang yang cukup untuk berkembang secara optimal.
“Daerah tidak meminta keistimewaan, tetapi mengharapkan keadilan fiskal yang proporsional agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.
Pemprov NTB saat ini terus mendorong pembangunan melalui penguatan sejumlah sektor unggulan, mulai dari pariwisata berkualitas, ketahanan pangan, hilirisasi sektor unggulan daerah, pengembangan ekonomi syariah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, berbagai agenda tersebut memerlukan dukungan fiskal yang kuat dan kesinambungan kebijakan antara pusat dan daerah.
Indah berharap kunjungan kerja Komite IV DPD RI dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat formulasi kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung menyampaikan optimisme terhadap peningkatan penerimaan negara pada APBN 2026 melalui penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam yang mulai diterapkan pemerintah.
Menurutnya, peningkatan penerimaan tersebut diharapkan dapat berdampak pada penguatan transfer ke daerah, termasuk NTB.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat iklim investasi, mempercepat layanan perizinan, dan membuka peluang pembiayaan alternatif seperti carbon trading untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam menerapkan skema creative financing di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, kemampuan NTB menghimpun pembiayaan alternatif hingga Rp3,8 triliun dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Komite IV DPD RI juga mencatat realisasi transfer ke daerah (TKD) di NTB menunjukkan perkembangan positif. Per 6 Mei 2026, realisasi dana desa mencapai 45,67 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, beberapa komponen lain seperti dana bagi hasil, DAK fisik, dan hibah pemerintah daerah masih berada di bawah capaian nasional.
Meski begitu, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat mencapai 13,64 persen secara year on year dengan tingkat inflasi April 2026 sebesar 3,27 persen.
Di akhir pertemuan, seluruh pihak sepakat bahwa penguatan hubungan fiskal pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, terutama bagi daerah kepulauan yang membutuhkan kebijakan lebih adaptif dan berkeadilan.(arz)
