BIMA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerataan akses pendidikan di Pulau Sumbawa memasuki babak baru. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Program pendidikan berasrama yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut digadang-gadang mampu membuka peluang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima.
Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan hibah yang disiapkan khusus untuk program strategis nasional tersebut.
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” tegas Gubernur Iqbal, usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau lokasi pembangunan, pada Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, terdapat dua alternatif lahan yang saat ini sedang dikaji, masing-masing memiliki luas sekitar 13 hektare dan 18 hektare.
Kedua lokasi tersebut dinilai cukup ideal untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang menjadi konsep utama Sekolah Rakyat.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda NTB.
“Ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak NTB agar memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan mampu bersaing di masa mendatang,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang turut meninjau lokasi menyebut kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan karena didukung ketersediaan lahan yang cukup luas.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” ujar Dody.
Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah aspek teknis sebelum proses pembangunan dimulai.
Beberapa tantangan yang menjadi perhatian meliputi akses jalan menuju lokasi, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan fasilitas penunjang di sekitar kawasan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah pusat dan Pemprov NTB terus melakukan koordinasi serta kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Hingga kini, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, masih menjadi lokasi prioritas dan memiliki peluang terbesar menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Bima diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB. Selain membuka akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, program ini juga diharapkan mampu menjadi jalan bagi anak-anak daerah untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.(arz)
