MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat transformasi tata kelola data sebagai fondasi utama pembangunan yang lebih presisi, efektif, dan tepat sasaran.
Melalui implementasi program Satu Data Indonesia, NTB kini membidik predikat Sangat Baik dalam penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI) tingkat nasional.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah, Kamis (11/6/2026).
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Halik, mengungkapkan bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan.
NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, melonjak dari capaian sebelumnya yang berada di angka 53,44 atau kategori Cukup.
Menurut pria yang akrab disapa AKA itu, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, Walidata Pendukung, hingga para produsen data yang terus memperkuat ekosistem data pembangunan daerah.
“Penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar melihat banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
AKA menegaskan, penguatan tata kelola data menjadi salah satu perhatian utama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, karena pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, data yang akurat memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, integrasi data memiliki peran penting dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mempercepat transformasi digital pemerintahan yang kini menjadi agenda strategis nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar indikator penyelenggaraan Satu Data Indonesia di NTB telah menunjukkan perkembangan positif.
Ketersediaan data pembangunan semakin baik, portal data daerah telah berjalan, dan pemanfaatan data dalam berbagai program pembangunan terus meningkat.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada tahap perencanaan data dan pemeriksaan data.
Salah satu fokus utama yang tengah dibenahi adalah penyempurnaan standar data geospasial serta metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu menembus nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada penilaian mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB tengah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan regulasi pendukung guna memperkuat tata kelola data daerah.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi mengungkapkan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung pembangunan daerah. Sejumlah peta tersebut bahkan telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
Menurutnya, penguatan data geospasial menjadi kunci untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga mitigasi kebencanaan.
Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi).
Karena itu, peningkatan kualitas tata kelola data tidak hanya berdampak pada nilai indeks, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
Melalui sinergi antara Dinas Kominfotik NTB, Bappeda, perangkat daerah, dan seluruh produsen data, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu meraih predikat Sangat Baik pada penilaian tahun 2026.
Lebih dari sekadar mengejar capaian angka, penguatan implementasi Satu Data Indonesia di NTB diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas AKA.(arz)
