Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik – Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB |
“Pembangunan manusia bukanlah tentang angka, melainkan tentang bagaimana setiap warga memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sehat, mengenyam pendidikan yang lebih baik, dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera”.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator paling komprehensif untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Di dalamnya tercermin tiga dimensi utama yang menjadi fondasi kualitas hidup masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Karena itu, setiap kenaikan IPM bukan sekadar bertambahnya angka statistik, melainkan gambaran bahwa semakin banyak masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM NTB tercatat sebesar 70,86, kemudian naik menjadi 71,65 pada 2022 atau bertambah 0,79 poin.
Tren positif tersebut berlanjut pada 2023 dengan kenaikan 0,72 poin menjadi 72,37, kemudian meningkat lagi 0,73 poin menjadi 73,10 pada 2024.
Memasuki tahun 2025, IPM NTB mencapai 73,97 atau naik 0,87 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan sebesar 0,87 poin tersebut merupakan yang tertinggi selama periode 2021–2025, menunjukkan bahwa tren peningkatan IPM NTB tidak hanya mampu dipertahankan, tetapi juga mulai mengalami akselerasi.
Akselerasi ini menjadi modal pembangunan yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam mengimplementasikan RPJMD.
Fondasi pembangunan manusia yang semakin kuat memberikan ruang yang lebih besar untuk mempercepat transformasi pembangunan melalui Triple Agenda, yakni percepatan penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kenaikan IPM tahun 2025 tidak lahir sebagai sebuah capaian yang berdiri sendiri.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari proses pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan melalui kerja bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Dengan kata lain, tren positif IPM NTB merupakan cerminan semakin kuatnya sinergi dalam membangun kualitas manusia.
Hal tersebut semakin terlihat ketika mencermati perkembangan IPM di tingkat kabupaten dan kota.
Selama periode 2021–2025, seluruh daerah di NTB mencatatkan peningkatan IPM tanpa terkecuali.
Artinya, kenaikan IPM provinsi bukan hanya ditopang oleh beberapa daerah tertentu, melainkan merupakan akumulasi dari kemajuan yang terjadi di seluruh wilayah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di NTB bergerak semakin inklusif, di mana manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di wilayah yang telah maju, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan lebih besar.
Menariknya, beberapa daerah dengan capaian IPM yang relatif lebih rendah justru menunjukkan laju peningkatan yang lebih cepat.
Kabupaten Lombok Utara mencatat kenaikan sekitar 3,49 poin selama lima tahun terakhir, disusul Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur yang masing-masing meningkat sekitar 3,45 poin, Lombok Tengah sekitar 3,37 poin, Dompu 3,31 poin, serta Kabupaten Bima 3,25 poin.
Di sisi lain, Kota Mataram tetap mempertahankan posisi sebagai daerah dengan IPM tertinggi di NTB, sementara Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten dengan capaian IPM tertinggi.
Pola ini menunjukkan bahwa daerah yang telah maju mampu menjaga kualitas pembangunannya, sedangkan daerah yang sebelumnya tertinggal terus mengejar dengan laju yang lebih cepat.
Dengan demikian, peningkatan IPM di NTB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan, tetapi juga mengarah pada pemerataan pembangunan manusia.
Lalu, apa yang menjadi penggerak tren positif tersebut? Jawabannya terletak pada keterhubungan antara pembangunan manusia dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam konsep pembangunan manusia, peningkatan IPM ditentukan oleh membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.
Ketiga dimensi tersebut tidak dapat ditingkatkan melalui satu program saja, melainkan memerlukan kebijakan yang saling terintegrasi.
Dalam konteks itulah Triple Agenda RPJMD Provinsi NTB memiliki relevansi yang kuat.
Percepatan penurunan kemiskinan menjadi pintu masuk untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai layanan dasar lainnya. Semakin sedikit masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, semakin besar pula peluang mereka meningkatkan kualitas hidup.
Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi penting pembangunan manusia.
Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kecukupan gizi yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat.
Anak-anak dengan asupan gizi yang baik memiliki peluang tumbuh dan belajar secara optimal, sementara masyarakat usia produktif akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.
Di sisi lain, pengembangan pariwisata yang berdampak memberikan kontribusi melalui peningkatan aktivitas ekonomi.
Berkembangnya sektor pariwisata akan membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, menggerakkan ekonomi kreatif, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli.
Pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperbaiki standar hidup layak, yang merupakan salah satu dimensi utama pembentuk IPM.
Ketiga agenda tersebut saling memperkuat. Penurunan kemiskinan memperluas akses terhadap layanan dasar, ketahanan pangan meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat, sedangkan pariwisata yang berdampak memperkuat kesejahteraan ekonomi.
Ketika seluruh agenda tersebut dijalankan secara terpadu, pembangunan manusia memperoleh fondasi yang semakin kokoh.
Karena itu, kenaikan IPM NTB tahun 2025 patut dimaknai sebagai lebih dari sekadar capaian tahunan.
Capaian tersebut merupakan momentum yang menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah semakin menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (people-centered development).
Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan tren kenaikan IPM, tetapi mengakselerasinya melalui kebijakan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta sinergi yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur semata-mata dari tingginya angka IPM, melainkan dari semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika setiap anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kebutuhan pangan terpenuhi, kesempatan kerja semakin terbuka, dan kesejahteraan terus meningkat, di situlah pembangunan manusia menemukan makna yang sesungguhnya.
Data BPS menunjukkan bahwa NTB berada pada jalur yang tepat. Tugas berikutnya adalah menjaga agar akselerasi tersebut terus berlanjut melalui kolaborasi yang semakin kuat, sehingga transformasi pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.(*)
