LOBAR, LOMBOKTODAY.ID – Para gubernur dari seluruh Indonesia berkumpul di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyatukan strategi menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Melalui Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026, pemerintah daerah menegaskan komitmennya mempercepat transformasi daerah melalui inovasi, kolaborasi, serta penguatan kapasitas fiskal.
Forum strategis yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7/2026), dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dan dihadiri para gubernur, wakil gubernur, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Raker APPSI 2026.
Menurutnya, forum tersebut bukan hanya menjadi ajang koordinasi antarpemerintah provinsi, tetapi juga ruang strategis untuk saling belajar, bertukar gagasan, dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
“Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kami berharap seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menegaskan, setiap provinsi memiliki tantangan dan potensi yang berbeda. Namun seluruh kepala daerah memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gubernur Iqbal, perubahan global yang berlangsung sangat cepat menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola kerja konvensional.
Pemerintah daerah harus bertransformasi menjadi learning government, yakni pemerintahan yang terus belajar, beradaptasi, memperbaiki tata kelola, serta melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, APPSI dinilai memiliki peran penting sebagai wadah berbagi praktik terbaik antardaerah agar inovasi yang berhasil di satu provinsi dapat direplikasi di daerah lain.
“Indonesia tidak dibangun oleh satu daerah saja. Kemajuan nasional lahir ketika seluruh provinsi saling belajar, saling menguatkan, dan tumbuh bersama,” katanya.
Dalam Raker APPSI 2026, para gubernur mengangkat tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).”
Gubernur Iqbal menjelaskan, kedua isu tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah provinsi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus membangun ekosistem yang memungkinkan pelaku UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi usaha, kemudahan akses pembiayaan, sertifikasi, hingga perluasan pasar.
Di sisi lain, optimalisasi Pajak Air Permukaan dinilai perlu dilakukan melalui tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Raker dan Munaslub APPSI merupakan forum untuk menyusun rekomendasi berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menyebut APPSI tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi para gubernur, tetapi juga ruang kolaborasi untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan pembangunan.
Menurut Rudy, pemerintah daerah saat ini tetap dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun masih menghadapi keterbatasan kewenangan.
Karena itu, APPSI terus mendorong penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus mengusulkan reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan mampu memperkuat PAD.
Selain itu, APPSI juga aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga agar kebijakan yang dihasilkan semakin berpihak pada kepentingan daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menilai kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya.
Mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan menuntut lahirnya kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan berintegritas.
Menurutnya, seorang gubernur harus mampu menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Karena itu, gubernur dituntut mampu memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, hingga menyelesaikan persoalan lintas wilayah secara efektif.
Bima Arya juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi. “Daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan berbagai peluang melalui efisiensi belanja, peningkatan investasi, optimalisasi aset daerah, penguatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dalam paparannya, Bima Arya juga menempatkan NTB sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional apabila didukung kepemimpinan yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menjadi dokumen organisasi, tetapi mampu menjadi pijakan lahirnya berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dari Senggigi, para gubernur membawa satu pesan yang sama: mempercepat transformasi daerah melalui kolaborasi, inovasi, serta penguatan kapasitas fiskal sebagai fondasi menuju Indonesia Maju.(arz)
