LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Momentum Hari Santri Nasional (HSN) 2026 menjadi panggung penting bagi Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin atau yang akrab disapa Bupati Iron, dijadwalkan melantik pengurus baru FKSPP masa khidmat 2026–2031, pada Kamis besok (22/10/2026).
Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 Wita itu akan digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.
Agenda ini menjadi penanda dimulainya masa khidmat kepengurusan baru FKSPP Lombok Timur untuk lima tahun ke depan, sekaligus mempertegas peran organisasi tersebut dalam memperkuat kerja sama antarpesantren.
Sebelum prosesi pelantikan, para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Lombok Timur dijadwalkan mengikuti apel peringatan Hari Santri Nasional 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur mulai pukul 07.00 Wita.
Rangkaian kegiatan ini mempertemukan dua agenda penting, yakni peringatan Hari Santri Nasional dan pengukuhan kepengurusan baru FKSPP.
Kehadiran para pimpinan pesantren dari berbagai wilayah di Lombok Timur diharapkan menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi di lingkungan pesantren.
Ketua Umum terpilih FKSPP Lombok Timur, Dr. TGH. Muhammad Fikri, MA, dari YPP Darul Abror NW Montong Kirik, Sakra Barat, menjelaskan bahwa pelantikan sengaja dijadwalkan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Santri Nasional.
Kepada Lomboktoday.id, TGH. Fikri mengatakan kepengurusan baru sebenarnya telah terbentuk sejak beberapa waktu lalu. Namun, pelantikan baru dijadwalkan sekarang agar dapat dirangkaikan dengan momentum Hari Santri Nasional 2026.
Menurutnya, kepengurusan FKSPP Lombok Timur juga telah memperoleh surat keputusan (SK) dari Bupati Lombok Timur pada 12 Juni 2026.
“Dan Alhamdulillah kita sudah dapat SK kepengurusan dari Bupati tertanggal 12 Juni 2026,” ujar TGH. Fikri.
Dengan terbitnya SK tersebut, kepengurusan baru telah memiliki dasar administratif untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai masa khidmat yang ditetapkan.
Salah satu perubahan penting dalam periode kepengurusan 2026–2031 adalah perubahan status kelembagaan FKSPP Kabupaten Lombok Timur menjadi organisasi yang otonom.
TGH. Fikri menjelaskan, sebelumnya FKSPP Lombok Timur berada dalam struktur FKSPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, FKSPP Provinsi NTB berada di bawah FKSPP Pusat.
Dengan perubahan tersebut, FKSPP Lombok Timur kini tidak lagi bergantung secara struktural pada kepengurusan tingkat provinsi maupun pusat. Konsekuensinya, proses peresmian kepengurusan dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Timur.
“Sekarang secara struktur tidak lagi bergantung di bawah provinsi maupun pusat,” imbuhnya.
Perubahan status ini menjadi salah satu aspek penting dalam perjalanan kelembagaan FKSPP Lombok Timur.
Dengan struktur yang lebih mandiri, organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpesantren di tingkat kabupaten.
Meski demikian, efektivitas perubahan kelembagaan tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan program kerja, koordinasi antaranggota, serta kemampuan pengurus dalam mengakomodasi kebutuhan pondok pesantren di Lombok Timur.
Sekretaris Umum FKSPP Lombok Timur, Saparudin, S.Ag., M.Pd.I., menambahkan bahwa struktur kepengurusan baru terdiri atas 67 orang pengurus, 12 orang Dewan Pakar, dan enam orang Dewan Penasihat.
Dengan demikian, total personel dalam struktur tersebut mencapai 85 orang.
Komposisi kepengurusan ini melibatkan unsur perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang ada di Lombok Timur.
Di antaranya Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Maraqit, dan Mukhtariyah.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan upaya menghimpun beragam latar belakang organisasi Islam dalam satu wadah kerja sama pesantren di tingkat kabupaten.
Keberagaman ini sekaligus menjadi modal bagi FKSPP untuk membangun komunikasi lintasorganisasi, menyatukan kepentingan bersama, dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan pendidikan pesantren.
Dengan dukungan pengurus, Dewan Pakar, dan Dewan Penasihat, FKSPP Lombok Timur memiliki struktur yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program organisasi selama lima tahun mendatang.
Pelantikan pengurus baru FKSPP Lombok Timur bukan sekadar agenda seremonial. Pergantian kepengurusan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat peran pesantren melalui kerja sama yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Status kelembagaan yang kini otonom serta keterlibatan berbagai ormas Islam menjadi dua aspek yang dapat mendukung penguatan organisasi.
Namun, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan struktur dan semangat kebersamaan tersebut menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi pondok pesantren.
Peringatan Hari Santri Nasional 2026 pun menjadi latar yang relevan bagi dimulainya masa khidmat baru tersebut.
Pesantren tidak hanya menjadi bagian dari tradisi pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, pengembangan sumber daya manusia, dan kehidupan sosial masyarakat.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, FKSPP Lombok Timur diharapkan semakin mampu menjadi ruang koordinasi dan kolaborasi antarpesantren, sekaligus memperkuat kontribusi lembaga pendidikan Islam bagi masyarakat.
Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung Kamis pagi itu akan menjadi langkah awal bagi pengurus baru untuk menjalankan amanah organisasi selama lima tahun ke depan.(Kml)
