MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi titik balik penting dalam hubungan antara pemerintah dan pekerja.
Tahun ini, pendekatan yang diusung tak lagi sekadar seremonial, melainkan fokus pada kolaborasi nyata untuk kesejahteraan buruh.
Dalam dialog bertema “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Jumat (1/5/2026), Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk membuka ruang partisipasi lebih luas bagi serikat buruh dalam proses perumusan kebijakan.
Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa selama ini masih ada kekurangan dalam penyusunan sejumlah Peraturan Daerah (Perda), terutama karena belum optimalnya pelibatan serikat pekerja.
Ke depan, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan—khususnya yang menyangkut ketenagakerjaan—harus melibatkan buruh sejak awal.
“Aspirasi buruh adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Selain regulasi, Gubernur Iqbal juga menyoroti lemahnya implementasi di lapangan, terutama terkait pengawasan ketenagakerjaan. Ia menegaskan pentingnya dukungan fasilitas bagi pengawas agar bisa bekerja maksimal.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal memilih pendekatan realistis: kenaikan moderat tetapi benar-benar diterapkan.
“Lebih baik naik bertahap tapi dibayar semua perusahaan, daripada tinggi tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.
Pendekatan ini dianggap lebih berdampak langsung bagi kesejahteraan pekerja.
Dalam pandangannya, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi NTB. Ia menilai peningkatan sektor ini akan berdampak luas terhadap daya beli masyarakat.
“Kalau pertanian tumbuh, jutaan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Hal ini berbeda dengan sektor tambang yang besar secara angka, namun terbatas dalam penyerapan tenaga kerja.
Tak hanya fokus di dalam negeri, Pemprov NTB juga memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Salah satu inovasi utama adalah skema pembiayaan berbasis perbankan syariah untuk menghapus praktik utang awal yang selama ini membebani PMI.
Melalui kerja sama dengan perusahaan seperti Felda dan Sime Darby serta Bank NTB Syariah: biaya keberangkatan ditanggung bank melalui KUR PMI, penggantian biaya langsung dibayarkan perusahaan ke bank, PMI bisa berangkat tanpa utang.
Selain itu, sistem pengelolaan gaji juga diperkuat melalui kerja sama dengan bank luar negeri seperti Maybank.
Gaji PMI akan langsung dialokasikan untuk kebutuhan keluarga, biaya hidup, tabungan usaha.
“Kita ingin memutus siklus berangkat miskin, pulang tetap miskin,” tegas Gubernur Iqbal.
Pemprov NTB juga tengah merancang sekolah berasrama bagi anak-anak PMI. Program ini bertujuan memastikan pendidikan dan perkembangan anak tetap optimal meski orang tua bekerja di luar negeri.
Di sisi lain, Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja perempuan.
Ia menekankan perlunya pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi, fasilitas pendukung bagi ibu pekerja, kebijakan yang sensitif terhadap peran ganda perempuan.
Data menunjukkan lebih dari 50% PMI asal NTB adalah perempuan, menjadikan isu ini semakin mendesak.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, mengapresiasi kehadiran lengkap jajaran pemerintah dalam dialog tersebut.
Menurutnya, ini adalah momen langka yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi.
Ia juga menyambut positif komitmen pelibatan serikat buruh dalam penyusunan Perda.
“Kami akan mengawal agar kebijakan benar-benar berpihak pada pekerja,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh diharapkan menjadi kunci dalam mencapai target besar NTB: nol persen kemiskinan ekstrem.
Buruh tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai aktor utama penggerak ekonomi daerah.
“Jika buruh sejahtera, maka visi NTB Makmur Mendunia bukan sekadar slogan,” pungkas Wira.(arz)
