MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Inflasi Nusa Tenggara Barat (NTB) naik menjadi 4,03 persen secara tahunan pada Agustus 2026. Namun, kenaikan harga tersebut belum menjadi gambaran utuh kondisi ekonomi daerah.
Di balik tekanan inflasi, sejumlah indikator justru menunjukkan aktivitas ekonomi NTB masih bergerak kuat. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 129,67, kunjungan wisatawan nusantara menembus 1,41 juta orang, tingkat hunian hotel berbintang naik, sementara nilai ekspor sepanjang Januari-Juli 2026 juga mencatat pertumbuhan signifikan.
Kontras sejumlah indikator tersebut menunjukkan ekonomi NTB tengah menghadapi tekanan harga, tetapi pada saat yang sama masih memiliki daya tahan dari sektor-sektor produktif.
Data itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, saat merilis Berita Resmi Statistik, di Aula Tambora BPS NTB, pada Selasa (1/9/2026).
Wahyudin menjelaskan, inflasi year-on-year (y-on-y) NTB pada Agustus 2026 mencapai 4,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,85. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,49 persen, sedangkan terendah tercatat di Kota Mataram sebesar 3,95 persen.
Secara bulanan, inflasi Agustus mencapai 0,57 persen. Sementara secara kumulatif sejak awal tahun atau year-to-date (y-to-d), inflasi tercatat sebesar 2,35 persen.
Tekanan terbesar datang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 4,82 persen.
Sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai rawit dan beberapa jenis ikan ikut memberikan andil terhadap kenaikan harga.
Pergerakan harga tersebut tidak terlepas dari dinamika permintaan, produksi hingga kondisi cuaca yang memengaruhi pasokan komoditas.
Di sisi lain, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain, termasuk informasi, komunikasi dan jasa keuangan.
Namun, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti tomat, bawang merah, bawang putih, biaya sekolah menengah atas dan bensin.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menilai kenaikan inflasi harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian harga.
Menurut pria yang akrab disapa AKA tersebut, inflasi tidak boleh dianggap sebagai angka statistik semata. Sebab, perubahan harga, terutama komoditas pangan, berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
“Inflasi adalah alarm. Karena itu harus kita jawab dengan pengendalian harga yang lebih kuat. Tetapi kita juga harus melihat indikator ekonomi secara utuh,” kata AKA.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan dan distribusi komoditas pangan tetap terjaga, terutama untuk barang-barang yang memiliki bobot besar terhadap inflasi.
Namun, di tengah kewaspadaan tersebut, terdapat sejumlah sinyal positif yang menunjukkan aktivitas ekonomi NTB masih memiliki fondasi cukup kuat.
Salah satunya terlihat dari NTP. Pada Agustus 2026, NTP NTB mencapai 129,67 atau meningkat 1,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan itu terutama didorong oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,51 persen. Sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya meningkat 0,07 persen.
Artinya, harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan. Kondisi tersebut menjadi sinyal membaiknya daya tukar petani.
Lima subsektor bahkan mencatat NTP di atas 100. Tanaman pangan berada di level 125,93, hortikultura 189,58, tanaman perkebunan rakyat 111,09, peternakan 118,96 dan perikanan 113,16.
“Ketika harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi daripada harga yang mereka bayar, daya tukarnya membaik. Ini menjadi salah satu modal penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar AKA.
Sinyal ketahanan ekonomi NTB juga terlihat dari sektor pariwisata.
BPS mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli 2026 mencapai 51,54 persen. Angka tersebut naik 6,68 poin dibandingkan Juni 2026 dan meningkat 1,62 poin dibandingkan Juli 2025.
Pergerakan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren positif. Jumlah wisatawan nusantara pada Juli 2026 mencapai 1.410.478 orang atau meningkat 15,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara yang melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mencapai 9.039 orang. Angka tersebut meningkat 29,50 persen dibandingkan Juni 2026.
Pertumbuhan pariwisata turut berdampak pada mobilitas masyarakat.
Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada Juli 2026 meningkat 26,52 persen secara bulanan, sedangkan penumpang yang berangkat naik 23,57 persen.
Pada angkutan udara domestik, jumlah penumpang datang mencapai 129.516 orang atau meningkat 20,59 persen dibandingkan Juni. Sementara penumpang berangkat tercatat 125.228 orang atau naik 19,57 persen.
Indikator lain yang tidak kalah penting adalah perdagangan luar negeri.
Nilai ekspor NTB sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai US$166,08 juta, meningkat 38,90 persen secara tahunan.
Tembaga menjadi komoditas ekspor terbesar NTB pada Juli dengan kontribusi mencapai 93,55 persen. Setelahnya terdapat perhiasan dan permata serta ikan dan udang.
Pasar ekspor NTB juga tersebar ke sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Thailand, Korea Selatan, Vietnam dan Taiwan.
Di sisi lain, nilai impor NTB sepanjang Januari-Juli 2026 tercatat US$47,87 juta atau turun 72,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bagi Pemprov NTB, rangkaian angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi daerah sedang menghadapi dua kondisi sekaligus: tekanan harga yang perlu dikendalikan dan aktivitas ekonomi yang masih menunjukkan daya tahan.
“Inflasi harus kita kendalikan karena menyangkut daya beli masyarakat. Tetapi NTP yang menguat, pariwisata yang tumbuh, mobilitas yang meningkat dan ekspor yang melonjak menunjukkan bahwa kita memiliki daya tahan ekonomi,” kata AKA.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat sektor-sektor produktif.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara memastikan harga tetap terkendali dan menciptakan ruang bagi sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta industri berbasis komoditas untuk terus tumbuh.
Penguatan produksi pangan, kelancaran distribusi, pengembangan destinasi wisata, peningkatan nilai tambah komoditas dan perluasan pasar ekspor menjadi sejumlah agenda penting untuk menjaga momentum tersebut.
Kenaikan inflasi 4,03 persen dengan demikian bukan sekadar angka yang harus dicatat. Ia menjadi peringatan bahwa tekanan terhadap daya beli masih nyata dan membutuhkan respons cepat pemerintah.
Namun, di sisi lain, NTP 129,67, pertumbuhan kunjungan wisatawan, meningkatnya mobilitas masyarakat serta penguatan ekspor menunjukkan NTB belum kehilangan tenaga ekonominya.
“Alarmnya harus kita dengarkan, tetapi kita juga harus tahu bahwa kita punya modal untuk menjawabnya. Tugas pemerintah adalah menjaga harga, memperkuat produksi dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat yang semakin luas kepada masyarakat,” tegas AKA.
Data BPS tersebut akhirnya memperlihatkan dua wajah ekonomi NTB pada saat bersamaan. Inflasi menjadi alarm yang menuntut kewaspadaan, sementara sektor-sektor produktif memberikan modal untuk tetap bergerak.
Tantangannya kini bukan memilih antara pengendalian inflasi atau mengejar pertumbuhan.
Keduanya harus berjalan beriringan: harga dijaga tetap terkendali, sementara produksi, pariwisata, perdagangan dan ekspor terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar bermuara pada pendapatan, daya beli dan kesejahteraan masyarakat NTB.(Sid)
