MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menghadapi pekerjaan besar setelah DPRD NTB menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Di tengah tekanan fiskal, target pendapatan yang belum sepenuhnya terealisasi, hingga dampak kekeringan di sejumlah wilayah, anggaran perubahan dituntut tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar mampu menjaga layanan publik dan menjawab persoalan masyarakat.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, pada Jumat (18/9/2026), yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB disampaikan H. Didi Sumardi, S.H. Sementara itu, Pendapat Akhir Gubernur atas persetujuan Raperda Perubahan APBD disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Pembahasan perubahan anggaran sebelumnya dilakukan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta prioritas pembangunan hingga akhir 2026.
Banggar mencatat terdapat 30 isu yang menjadi bahan pembahasan. Sebanyak 18 isu telah memperoleh jawaban dari Gubernur, sedangkan 12 isu lainnya dijelaskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat bersama Banggar pada 17 September 2026.
Dari proses tersebut, Banggar menilai data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah telah memadai sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Secara keseluruhan, struktur Perubahan APBD NTB 2026 menunjukkan pendapatan daerah sekitar Rp5,683 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sekitar Rp6,053 triliun.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp369,617 miliar yang kemudian ditutup melalui pembiayaan.
Dalam skema pembiayaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sekitar Rp431,016 miliar. Di sisi lain, pembayaran pokok pinjaman dianggarkan sekitar Rp61,399 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa ruang fiskal daerah tetap harus dikelola secara hati-hati. Terlebih, hingga 15 September 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 66,53 persen.
Banggar pun mengingatkan agar target pendapatan tetap disusun secara realistis. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila target pendapatan tidak tercapai, sehingga belanja wajib dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
Catatan DPRD tidak hanya menyangkut sisi pendapatan dan belanja. Penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, efisiensi belanja, kesiapan pelaksanaan kegiatan, ketepatan sasaran bantuan, hingga pengelolaan aset daerah turut menjadi perhatian.
Konsekuensi fiskal dalam jangka menengah juga diminta tidak diabaikan. Pemerintah perlu memperhitungkan kewajiban utang, biaya operasional dan pemeliharaan aset, tambahan belanja rutin, serta berbagai kewajiban yang berpotensi berlanjut hingga 2027.
Di luar angka-angka APBD, tantangan yang harus segera dijawab pemerintah adalah persoalan kekeringan yang meluas di sejumlah wilayah NTB.
Dalam Pendapat Akhir Gubernur, Wagub menegaskan dinamika global dan regional membutuhkan respons fiskal yang cepat, tepat sasaran, sekaligus berorientasi pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Musim kemarau menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. Sejumlah kabupaten/kota di NTB mengalami peningkatan status penanganan, mulai dari siaga hingga tanggap darurat kekeringan.
Kondisi tersebut berdampak terhadap puluhan ribu kepala keluarga. Karena itu, perubahan anggaran diarahkan untuk memastikan dukungan penanganan tersedia, antara lain melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), intervensi penyediaan air bersih, serta program ketahanan pangan.
Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota juga terus melakukan distribusi air bersih dan memperkuat langkah mitigasi darurat untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas anggaran menjadi penting ketika persoalan di lapangan berubah dengan cepat.
Di sektor ekonomi, penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Pemprov NTB menyiapkan sejumlah langkah melalui tata kelola pariwisata yang lebih inklusif. Salah satunya dengan memperbesar ruang keterlibatan talenta lokal.
Pemerintah mendorong keterlibatan volunteer dan marshal 100 persen lokal, sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan akomodasi untuk menjaga iklim pariwisata yang sehat dan berkeadilan.
Melalui perubahan APBD, pemerintah berharap daya dukung infrastruktur dapat diperkuat sehingga penyelenggaraan event internasional tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih optimal bagi masyarakat lokal.
Bersamaan dengan itu, pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dari agenda fiskal NTB.
Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengelolaan aset daerah menjadi perhatian untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.
Banggar juga mendorong digitalisasi dalam pendataan, penilaian, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu membuat aset yang selama ini belum produktif dapat memberikan kontribusi terhadap PAD secara terukur dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan pemerintah tidak berhenti pada bagaimana membelanjakan anggaran yang telah disepakati.
Persoalan berikutnya adalah memastikan setiap program memiliki kesiapan pelaksanaan, sasaran yang jelas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Atas persetujuan tersebut, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD NTB, Badan Anggaran, serta TAPD yang telah membahas, mengkritisi, dan menyempurnakan dokumen perubahan APBD hingga mencapai kesepakatan.
Seluruh catatan, saran, kritik konstruktif, dan rekomendasi DPRD ditegaskan akan menjadi pedoman sekaligus perhatian pemerintah dalam pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan.
Kini, setelah Perubahan APBD 2026 disepakati, tantangan bergeser dari meja pembahasan ke tahap implementasi.
Pemerintah NTB dituntut memastikan anggaran mampu menjaga pelayanan publik, merespons dampak kekeringan, memperkuat aktivitas ekonomi, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Pada saat yang sama, pengelolaan anggaran harus tetap memperhitungkan kemampuan fiskal dan kewajiban daerah ke depan.
Sebab, ukuran keberhasilan perubahan APBD pada akhirnya bukan hanya terletak pada besarnya angka yang tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi pada seberapa efektif anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat NTB.(arz)
