JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Isu pemberdayaan politik perempuan merupakan isu menarik yang perlu terus didiskusikan. Saat ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui dua strategi yakni advokasi dan capacity building.
Fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Dalam mewujudkan hal ini, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas terus mendorong gerakan perempuan dalam politik.
Melalui forum silaturahmi di Jakarta, Rabu (12/3/2025), GKR Hemas mengundang pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta perwakilan dari partai politik. Dalam forum ini, GKR Hemas memberikan arahan akan pentingnya membangun politik yang implementatif.
‘’Perlu ada penajaman isu-isu terkait dengan perempuan hingga penyelesaiannya. Kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja wanita,’’ jelasnya.
Selain isu ketenagakerjaan, Senator senior dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga mendorong gerakan perempuan politik untuk ikut membantu menyelesaikan terkait dengan persoalan iklim, kekerasan terhadap anak, pengelolaan program MBG, program Asta Cita Presiden Prabowo dan berbagai persoalan terkini secara strategis.
Luluk Nurhamidah, perwakilan dari KPPRI yang juga memandu forum ini menyampaikan, bahwa GKR Hemas sudah sejak lama selalu mendorong adanya ruang kolaborasi, baik unsur KPPRI dan KPPI serta organisasi perempuan lainnya. ‘’Saya tahu betul beliau (GKR Hemas) ingin bagaimana posisi, peran dan kedudukan semakin hari semakin kuat dan membawa perubahan yang bermakna,’’ tegasnya.
Menambahkan hal ini, Irma Suryani Chaniago mewakili KPPI menjelaskan, bahwa semua yang hadir di forum ini merupakan perempuan hebat. Forum diskusi kemudian berlanjut untuk merumuskan bagaimana strategi yang akan dilakukan. Terlihat hadir dalam forum ini perwakilan dari Partai NasDem, PKB, Gerindra, PAN, PKS, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.(arz)
