JAWA TIMUR, LOMBOKTODAY.ID — Peristiwa viral yang menampilkan seorang pasien kritis asal Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang harus dirujuk ke rumah sakit menggunakan perahu nelayan kecil, menjadi tamparan keras bagi wajah pelayanan publik hari ini.
Guncangan ombak, tubuh yang terbaring lemah, dan wajah resah keluarga dalam video berdurasi 15 detik itu, bukan sekadar potret tragis, melainkan simbol kegagalan sistemik atas tanggung jawab negara terhadap warganya di daerah tertinggal, terluar, dan kepulauan.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyatakan keprihatinan mendalam atas persoalan klasik yang terus dialami masyarakat pesisir dan kepulauan yaitu akses kesehatan yang tidak layak dan infrastruktur pelayanan dasar yang timpang.
“Saya sangat terpukul melihat kondisi ini terjadi di kampung halaman saya sendiri. Ini bukan hanya tentang satu pasien, ini tentang ribuan warga Pulau Mandangin yang hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian ketika sakit. Saat kapal ambulans rusak, ketika tidak ada dokter yang menetap, dan puskesmas hanya memiliki fasilitas terbatas, itu artinya negara belum benar-benar hadir bagi mereka,” tegas Ahmad Nawardi.
Senator Nawardi yang merupakan putra asli Sampang ini mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera bertindak cepat dan tidak menjadikan peristiwa ini sekadar bahan evaluasi.
Negara harus hadir secara nyata di Pulau Mandangin. Tidak cukup hanya mengirimkan bantuan darurat, melainkan membangun sistem layanan kesehatan yang permanen, tangguh, dan berkelanjutan.
Hal-hal yang perlu segera diwujudkan adalah penyediaan kapal ambulans laut yang layak dan siaga 24 jam, penambahan dokter umum dan perawat tetap yang ditempatkan secara bergilir atau penuh waktu di Pulau Mandangin, serta penguatan puskesmas pulau dengan sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar darurat dan rujukan cepat.
Jaringan komunikasi rujukan juga harus diperkuat agar proses evakuasi medis tidak tergantung pada kondisi cuaca atau inisiatif pribadi. “Masyarakat Mandangin tak butuh kasihan, mereka butuh sistem. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus bertaruh nyawa karena ketimpangan logistik dan kelalaian perencanaan,” tegas Nawardi.
Menurut Senator Nawardi, krisis ini mencerminkan masih lemahnya keberpihakan fiskal terhadap wilayah kepulauan. Ia menyebut bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Desa (DD) belum sepenuhnya diarahkan secara afirmatif untuk menjawab tantangan geografis daerah seperti Pulau Mandangin. Skema fiskal nasional harus mulai mempertimbangkan karakteristik wilayah tidak bisa lagi satu formulasi untuk semua.
Negara harus hadir secara adil bukan hanya di kota besar, tetapi juga di pulau-pulau kecil seperti Pulau Mandangin. Karena keselamatan dan kesehatan warga bukan pilihan, melainkan hak konstitusional yang harus dijamin negara,” ujar Senator Nawardi.(arz)
