LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait perkembangan situasi terkini melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (2/9/2025).
Kegiatan dilaksanakan secara video conference (daring) dan dihadiri Bupati Lombok Barat, H Lalu Ahmad Zaini (LAZ); Wakil Bupati, Hj Nurul Adha (UNA); Sekda Lobar, H Ilham, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, perwakilan Forkopimda, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah dan pejabat negara untuk menghindari gaya hidup berlebihan atau pamer kemewahan, terutama di tengah situasi sosial yang sensitif akibat demonstrasi di sejumlah daerah. Ia menekankan bahwa pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjaga citra dan kepercayaan masyarakat. “Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga pejabat, karena tindakan pamer kemewahan dapat menimbulkan provokasi di tengah masyarakat,” tegas Tito.
Mendagri juga menyoroti potensi media sosial, khususnya TikTok, yang sering dimanfaatkan sebagai medium provokasi dan bahkan digunakan untuk menyiarkan langsung aksi penjarahan. “Menjarah juga ada yang live, dan live-nya pakai TikTok. Situasi ini gampang sekali memicu masyarakat untuk terprovokasi,” tambahnya.
Selain isu sosial, Tito menekankan pentingnya pengendalian inflasi di setiap daerah. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
Menindaklanjuti arahan Mendagri, Sekda Lobar, H Ilham menjelaskan, bahwa Pemkab Lombok Barat melalui TPID terus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kecamatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau dan menekan laju inflasi.
“Keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi serta langkah nyata seperti GPM, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Ilham.(ham)
