Politik Uang Kian Vulgar, Anggota Komite I DPD RI Sebut Demokrasi Indonesia Terancam

- Jurnalis

Selasa, 3 Desember 2024 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian.

Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian mengutarakan keprihatinan mendalam terkait kualitas demokrasi di Indonesia yang dinilainya berada dalam masa kritis. Penrad mengungkit pergeseran isu dalam proses Pemilu yang terjadi antara 5-10 tahun dengan yang terjadi saat ini.

‘’Kalau dulu kita bicara Pemilu soal persiapan teknis, seperti DPT dan kertas suara. Sekarang, politik uang sudah menjadi percakapan vulgar di masyarakat hingga akar rumput. Ini berbahaya kalau dibiarkan,’’ tegas Pernad dalam rapat kerja (Raker) antara Komite I DPD RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut Pernad, keterbukaan praktik politik uang ini tak hanya merusak integritas Pemilu, tapi juga berisiko menjadi norma baru dalam demokrasi Indonesia. Pernad memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, maka kualitas demokrasi Indonesia akan terus menurun.

Baca Juga :  Harkitnas 2026, Setjen DPD RI Ajak Perkuat Persatuan di Tengah Tantangan Era Digital

Lebih lanjut Pernad juga menyinggung tantangan yang dihadapi lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. ‘’Saya merasa mereka seperti putus asa. Banyak persoalan yang tidak punya kanal penyelesaian yang jelas. Dilaporkan, selesai begitu saja, menguap,’’ katanya.

Itu sebabnya, Pernad menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Salah satu usulan Penrad adalah pembentukan panitia atau tim ad hoc di bawah DKPP untuk memastikan setiap pelanggaran etik dan hukum terselesaikan dalam periode Pemilu.

Baca Juga :  BGN Gelontorkan Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG, Strategi Efisien Perkuat Layanan Gizi Nasional

Penrad juga menekankan perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Karenanya, Pernad mengusulkan revisi Undang-Undang Kepemiluan untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada Bawaslu. ‘’Banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Bawaslu, tapi terbatas oleh kewenangan yang ada saat ini,’’ ucapnya.

Pernad berharap langkah ini menjadi percakapan politik antara DPD RI dan DPR RI untuk memperbaiki sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia. ‘’Kalau ini tidak dibahas serius, kita akan terus berada dalam siklus yang sama. Demokrasi kita terancam kehilangan substansi,’’ tegasnya.(Sid)

Berita Terkait

PTMSI DKI Jakarta Buka Bursa Calon Ketua Umum 2026–2030, Target Pertahankan Supremasi Juara Umum di PON 2028
Jumat Berkah, Bupati Iron Lantik 115 Kepala Sekolah di Lombok Timur, Tekankan Pendidikan Akhlak dan Integritas
Fauzan Khalid Dorong Bawaslu Perkuat Pencegahan Pelanggaran Pemilu Lewat Pendidikan Politik
Proyek Pipa Bawah Laut di Jeneponto Berlanjut, PLN EG Siapkan Kompensasi Petani Rumput Laut
Sekda Lombok Timur Tegaskan Dukungan KTP ASN Tak Memenuhi Syarat dalam Pilkades
Fauzan Khalid Soroti Kualitas Pemilu yang Menurun, Masyarakat Diminta Lebih Aktif Mengawasi
Dari Pesantren ke Pemerintahan, Gubernur NTB Raih Penghargaan Santri of The Year 2026
Honda Bikers Day 2026 Himpun 32.214 Bikers, Ambarawa Jadi Panggung Persaudaraan Nasional

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 16:05 WIB

PTMSI DKI Jakarta Buka Bursa Calon Ketua Umum 2026–2030, Target Pertahankan Supremasi Juara Umum di PON 2028

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Jumat Berkah, Bupati Iron Lantik 115 Kepala Sekolah di Lombok Timur, Tekankan Pendidikan Akhlak dan Integritas

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:04 WIB

Fauzan Khalid Dorong Bawaslu Perkuat Pencegahan Pelanggaran Pemilu Lewat Pendidikan Politik

Selasa, 27 Oktober 2026 - 05:04 WIB

Proyek Pipa Bawah Laut di Jeneponto Berlanjut, PLN EG Siapkan Kompensasi Petani Rumput Laut

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:09 WIB

Sekda Lombok Timur Tegaskan Dukungan KTP ASN Tak Memenuhi Syarat dalam Pilkades

Berita Terbaru