MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Transformasi digital di sektor pemerintahan terus digenjot. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini memperkuat integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus menyambungkannya dengan sistem data kabupaten/kota se-NTB.
Langkah strategis ini dibahas dalam lokakarya yang digelar di Golden Palace Hotel Mataram, Rabu (15/4/2026), melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas level pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa integrasi data bukan sekadar urusan teknologi, melainkan fondasi penting menuju tata kelola pemerintahan modern.
“Ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana kita membangun pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pemprov NTB sebenarnya sudah memiliki dasar yang solid melalui kebijakan Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data.
Implementasinya juga terus berkembang, mulai dari pembentukan forum data, penyusunan metadata, hingga rencana aksi jangka panjang sampai 2029.
Dalam praktiknya, sistem NTB Satu Data berjalan melalui empat tahap utama, yakni: Perencanaan data, Pengumpulan data, Pemeriksaan/validasi, Diseminasi data.
Menurut AKA, demikian Ahsanul Khalik biasa disapa, keempat tahapan ini krusial agar data tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar bisa digunakan.
“Tanpa perencanaan, data tidak relevan. Tanpa validasi, data tidak dapat dipercaya. Dan tanpa diseminasi, data tidak akan bermanfaat,” ujarnya.
Saat ini, NTB telah mengelola 921 jenis data dari 43 perangkat daerah, mencakup berbagai indikator pembangunan seperti RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga prioritas nasional.
Namun, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar jumlah data, melainkan kualitas dan pemanfaatannya.
AKA menekankan pentingnya standarisasi data, integrasi lintas daerah, konsistensi pembaruan data, pemanfaatan dalam pengambilan kebijakan.
“Tanpa komitmen kabupaten/kota, Satu Data hanya akan menjadi sistem, bukan gerakan,” ucapnya.
Sementara itu, Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menjelaskan bahwa fokus utama lokakarya ini adalah membangun konektivitas data dari level daerah hingga pusat.
“Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan portal data kabupaten/kota dengan NTB Satu Data, lalu terhubung ke Portal PELITA Kemendagri,” jelasnya.
Menurutnya, integrasi ini akan membawa dampak besar, terutama dalam meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Ketika seluruh data sudah terkoneksi, proses analisis hingga perumusan kebijakan akan menjadi jauh lebih efisien.
“Kalau data sudah terhubung, pemanfaatannya akan jauh lebih cepat untuk mendukung pembangunan.”
Lokakarya yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat integrasi data di NTB.
Dengan konektivitas yang semakin kuat antara kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, NTB menargetkan ekosistem data yang terintegrasi, akurat, transparan.
“Semoga kegiatan ini memberi manfaat nyata dan menjadi kontribusi penting bagi pembangunan daerah ke depan,” tutup Anja.(Sid)
