MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatat kinerja investasi yang menggembirakan pada Semester I Tahun 2026. Hingga akhir Juni, realisasi investasi mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26 persen dari target tahunan sekitar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa iklim investasi di NTB tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Di sisi lain, tingginya realisasi investasi juga memperlihatkan daya tahan ekonomi daerah yang terus bertumbuh dengan melibatkan semakin banyak pelaku usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait, target investasi NTB tahun ini meningkat sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan target pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen, sehingga investasi diposisikan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi NTB sendiri masih berada di atas rata-rata nasional sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi itu menunjukkan struktur ekonomi daerah tetap kuat meski aktivitas sektor pertambangan mulai memasuki fase normalisasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengatakan capaian investasi pada Semester I 2026 menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif,” ujar Irnadi saat Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I Tahun 2026, di Bale Kita, pada Kamis (6/8/2026).
Di balik peningkatan investasi tersebut, kontribusi UMKM menjadi salah satu faktor yang paling menonjol. Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi investasi sektor UMKM mencapai Rp496,68 miliar, meningkat 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp406,19 miliar.
Menurut Irnadi, pengalaman pada akhir Tahun 2025 menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menopang capaian investasi daerah.
Saat itu, penutupan lebih awal sistem pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyebabkan sebagian investasi perusahaan besar belum sempat tercatat. Namun melalui arahan Kementerian Investasi, data investasi UMKM senilai lebih dari Rp600 miliar berhasil diinput sehingga NTB mampu menutup kekurangan capaian dan mengakhiri tahun dengan realisasi investasi mencapai 100,2 persen.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemprov NTB terus memperkuat pelayanan investasi melalui penyederhanaan perizinan, pembinaan usaha, serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar kontribusinya terhadap investasi daerah semakin meningkat.
Pada Triwulan II Tahun 2026, investasi non-UMKM masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilainya mencapai sekitar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM.
Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang sekitar Rp2,7 triliun atau 18,15 persen. Pemerintah optimistis investasi asing akan terus bertambah pada semester berikutnya seiring masuknya sejumlah proyek investasi baru yang kini masih dalam tahap proses.
Dari sisi wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar di NTB, yakni lebih dari Rp11 triliun, yang sebagian besar berasal dari sektor pertambangan.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Dompu yang mencatat pertumbuhan investasi cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat kontribusinya melalui pengembangan Kawasan Mandalika, sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Investasi yang masuk juga tersebar di sejumlah sektor strategis. Sektor PKP, BIR, dan HEFA memberikan kontribusi sekitar 7,24 persen, sedangkan sektor perindustrian dan perdagangan secara kumulatif menyumbang hampir 9 persen. Adapun sektor PUPR berkontribusi sekitar 1,6 persen, sementara sektor lainnya mencapai 4,84 persen.
Untuk investasi asing, modal berasal dari berbagai negara tanpa dominasi satu negara tertentu. Pada Semester I Tahun 2026, Spanyol dan Australia menjadi dua negara penyumbang investasi terbesar di NTB.
Pemprov NTB terus memperkuat ekosistem investasi yang lebih inklusif dengan memperbesar ruang bagi investor domestik sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM.
Hingga akhir Tahun 2026, pemerintah menargetkan realisasi investasi UMKM mampu menembus Rp1 triliun melalui berbagai program pendampingan usaha, digitalisasi, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pembiayaan.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk melalui implementasi sistem OSS-RBA, kemudahan pendirian koperasi, fasilitasi kemitraan, perluasan akses pasar, perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat, hingga penguatan transaksi digital menggunakan QRIS.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat.
“UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama,” ujarnya.
Menurut Sinta, Dekranasda bersama Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai organisasi perangkat daerah terus memperkuat pembinaan, pelatihan, peningkatan kualitas produk, hingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Salah satu program yang terus dikembangkan adalah kurasi produk melalui Gerai Bale Kita, yang menjadi etalase bagi produk-produk UMKM lokal berkualitas. Produk yang belum memenuhi standar akan mendapatkan pembinaan agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Sejumlah produk unggulan NTB bahkan telah berhasil menembus pasar ekspor seperti Jepang dan Arab Saudi, sementara beberapa pelaku usaha juga mulai menerima permintaan dari negara lainnya.
Ke depan, Pemprov NTB menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui penyederhanaan birokrasi, percepatan layanan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan pendampingan usaha.
Pemerintah juga mengajak media massa untuk terus menyebarluaskan informasi positif mengenai perkembangan investasi dan keberhasilan UMKM di NTB. Publikasi yang konstruktif dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat citra NTB sebagai daerah yang aman, kondusif, dan memiliki prospek investasi yang menjanjikan.
Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media, Pemprov NTB optimistis target investasi Tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(arz)
