MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai 13,24 persen mendapat perhatian nasional. Capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memperkuat kolaborasi investasi sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Komitmen itu mengemuka dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB Masa Bakti 2025–2030 di Prime Park Hotel, Mataram, Rabu (29/7/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat iklim investasi, mempercepat transformasi ekonomi, sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemprov NTB terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penguatan kemitraan, dan kepastian bagi para investor.
“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Gubernur Iqbal.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pelaku usaha mengubah cara pandang terhadap tantangan.
Alih-alih terjebak pada krisis, ia menilai setiap perubahan harus dibaca sebagai peluang untuk membangun model ekonomi baru yang lebih adaptif dan inovatif.
“Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan. Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah,” katanya.
Ia menjelaskan, arah pembangunan ekonomi NTB kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan maupun pariwisata.
Pemerintah mulai memperkuat sektor-sektor berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, hingga ketahanan pangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi masa depan.
Optimisme itu diperkuat oleh capaian Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang telah menyentuh angka 131, melampaui rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 135, yang mencerminkan meningkatnya produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Karena itu, Gubernur Iqbal mengajak kalangan dunia usaha menjadikan sektor pangan dan agribisnis sebagai peluang investasi baru yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui pengembangan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor hingga pasar dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan apresiasi atas performa ekonomi NTB yang dinilainya sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi paling berkualitas di Indonesia.
Menurutnya, capaian 13,24 persen menempatkan NTB sebagai salah satu daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.
“NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras,” ujar Anindya.
Ia menilai kekuatan ekonomi NTB tidak hanya bergantung pada satu sektor, melainkan ditopang oleh kombinasi industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, dan berbagai sektor produktif lainnya.
Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Anindya juga mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang membangun kolaborasi regional bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat konektivitas pariwisata, mengembangkan wellness tourism, sekaligus memperluas pasar bagi produk-produk unggulan daerah.
Menurutnya, Kadin Indonesia siap membuka akses promosi investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor dan mitra bisnis global.
Dalam pandangannya, terdapat tiga sektor strategis yang harus terus diperkuat secara bersama-sama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM.
Namun, keberhasilan pengembangan ketiga sektor tersebut, kata Anindya, harus dibarengi dengan kepastian regulasi dan tata kelola yang mampu memberikan rasa aman bagi investor.
“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kadin NTB, H. Faurani menegaskan kepengurusan periode 2025–2030 siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan wirausaha baru.
Selain menjadi mitra strategis pemerintah, Kadin NTB juga akan menghimpun berbagai aspirasi dunia usaha sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada pertumbuhan daerah.
Pelantikan kepengurusan baru Kadin NTB menjadi penanda semakin eratnya kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
Dengan visi yang sejalan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas lapangan kerja, memperkuat sektor-sektor produktif, serta meningkatkan daya saing daerah, NTB diyakini memiliki peluang besar untuk terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global.(ltn)
