MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan berasrama menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) NTB menyusun konsep akreditasi bagi lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak dan perempuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan kekerasan sekaligus memastikan lembaga pendidikan mampu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTB, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (19/10/2026).
Pertemuan yang dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati itu membahas penguatan sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga keamanan serta meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, terutama anak dan perempuan di lingkungan pendidikan.
Gubernur Iqbal menegaskan, setiap lembaga pendidikan di NTB harus mampu memberikan jaminan keamanan bagi peserta didik.
Perhatian khusus diberikan kepada sekolah berbasis asrama karena lingkungan pendidikan tersebut juga menjadi tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari para siswa.
Menurutnya, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga pengelola lembaga pendidikan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan di NTB, terutama yang berbasis asrama, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Iqbal meminta Dinas Sosial P3A NTB menyusun draf konsep akreditasi khusus bagi lembaga pendidikan berasrama yang berorientasi pada perlindungan anak dan perempuan.
Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelibatan ini diharapkan dapat menghasilkan standar perlindungan yang relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan sekaligus dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.
Melalui langkah tersebut, perlindungan anak dan perempuan diharapkan tidak berhenti pada imbauan, tetapi dapat menjadi bagian dari standar yang diperhatikan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan berasrama.
Meski demikian, konsep akreditasi tersebut masih dalam tahap penyusunan. Rincian mengenai indikator penilaian, mekanisme pelaksanaan, serta penerapannya belum dijelaskan lebih lanjut dalam pertemuan tersebut.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati mengapresiasi respons Gubernur NTB terhadap upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkamtibmas.
Ia menyebut dukungan pemerintah daerah tidak hanya disampaikan secara umum, tetapi juga disertai arahan teknis kepada dinas terkait agar program pencegahan kekerasan dapat ditindaklanjuti.
“Hadirnya kami adalah untuk mengucapkan terima kasih atas beberapa dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTB terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka harkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda NTB,” ujar Pujawati.
Menurut Pujawati, koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong pelaksanaan program perlindungan anak dan perempuan secara lebih terarah.
Sinergi pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus mendukung penegakan hukum terhadap tindak kekerasan.
Salah satu perhatian utama dalam koordinasi itu adalah rencana penerapan akreditasi bagi sekolah berasrama.
Program tersebut juga mencakup Sekolah Rakyat sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang perlu memperhatikan standar perlindungan anak dan perempuan.
“Sekolah Rakyat dimasukkan sebagai bagian dari adanya akreditasi terhadap sekolah yang berasrama, sehingga semua ramah anak dan perempuan,” tambah Pujawati.
Keterlibatan Sekolah Rakyat dalam rencana tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan peserta didik diarahkan pada berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan berasrama, bukan hanya satu jenis lembaga pendidikan.
Penguatan perlindungan anak dan perempuan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Selain pencegahan dan penanganan kasus, lingkungan pendidikan juga perlu didorong untuk memiliki standar keamanan serta mekanisme perlindungan yang jelas.
Dalam konteks tersebut, penyusunan konsep akreditasi sekolah berasrama menjadi salah satu langkah yang tengah didorong Pemprov NTB bersama jajaran Polda NTB.
Apabila dikembangkan dan diterapkan secara efektif, standar perlindungan yang jelas dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
Namun, efektivitas upaya tersebut nantinya akan bergantung pada kejelasan standar, pelaksanaan di lapangan, serta konsistensi pengawasan dan evaluasi.
Dalam pertemuan itu, Kombes Pol Ni Made Pujawati turut didampingi pejabat dari Bagian Perencanaan dan Biro Logistik Polda NTB.
Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan mempercepat langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan di NTB.
Pemerintah daerah dan kepolisian pun mendorong agar lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis asrama, semakin memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan peserta didik.
Dengan penyusunan konsep akreditasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan perempuan di NTB diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.(arz)
