LOMBOK UTARA, LOMBOKTODAY.ID – Krisis air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk mengembalikan suplai air, menyusul terganggunya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus aktivitas pariwisata di salah satu destinasi unggulan NTB tersebut.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, serta pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas terhentinya suplai air bersih.
Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut teknis distribusi. Di balik gangguan jaringan air bersih itu terdapat persoalan regulasi, lingkungan, hingga aspek hukum yang harus diselesaikan secara hati-hati.
Namun, menurut Gubernur Iqbal, kondisi di lapangan membutuhkan respons cepat. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa menunggu terlalu lama, terlebih kawasan Gili merupakan salah satu pusat aktivitas pariwisata NTB.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Gubernur Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Desiree, di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).
Pemprov NTB kini mengupayakan ruang diskresi agar jaringan air bersih yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara.
Skema tersebut diposisikan sebagai solusi transisi. Pemerintah ingin kebutuhan air masyarakat dan wisatawan tetap terpenuhi sembari proses penyelesaian berbagai persoalan regulasi dan hukum terus berjalan.
Gubernur Iqbal mengatakan Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan komitmennya untuk membantu mencarikan solusi atas kondisi tersebut.
Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah koordinasi tersebut melalui komunikasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan.
Target tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk meredakan krisis sembari menyiapkan solusi yang lebih permanen.
Bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di kawasan Gili, gangguan air bersih bukan persoalan kecil. Kebutuhan air menyentuh hampir seluruh aktivitas sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga operasional usaha pariwisata seperti hotel, restoran, dan layanan wisata.
Sementara itu, aktivitas pariwisata di kawasan Gili juga bergantung pada tersedianya layanan dasar yang memadai. Karena itu, pemulihan suplai air menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Sambil menunggu jaringan kembali beroperasi, Pemkab Lombok Utara telah mengambil langkah darurat dengan melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Langkah tersebut menjadi penyangga sementara agar kebutuhan air tetap tersedia selama proses pencarian solusi berlangsung.
Gubernur Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Menurut Gubernur Iqbal, menghidupkan kembali jaringan air yang telah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek.
Namun, pemerintah tidak ingin solusi darurat tersebut berhenti sebagai penyelesaian sementara.
Persoalan air bersih di kawasan Gili harus dituntaskan secara menyeluruh dengan mempertemukan kebutuhan masyarakat dan pariwisata dengan kepastian hukum serta perlindungan lingkungan.
“Jadi, air harus segera mengalir, tetapi penyelesaiannya juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” menjadi garis besar pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Tantangan inilah yang membuat penyelesaian krisis air bersih di Gili tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis distribusi.
Ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, aktivitas ekonomi pariwisata yang harus dijaga, sekaligus kewajiban pemerintah memastikan pengelolaan sumber daya air tidak bertentangan dengan aturan lingkungan dan hukum.
Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, serta pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan.
Pemerintah berharap solusi jangka pendek dapat segera direalisasikan sehingga suplai air kembali normal, sembari membangun skema penyelesaian permanen yang memiliki kepastian hukum dan dapat menjamin keberlanjutan layanan air bersih di kawasan Gili.
Bagi NTB, persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang menjaga geliat pariwisata di Gili Trawangan dan kawasan sekitarnya.
Lebih mendasar dari itu, pemerintah dituntut memastikan kebutuhan paling dasar masyarakat—air bersih—tetap tersedia, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.
Karena itu, target satu hingga dua hari ke depan menjadi ujian awal: seberapa cepat pemerintah mampu membuat air kembali mengalir, sekaligus seberapa kuat solusi tersebut dibangun untuk menjawab persoalan dalam jangka panjang.(Sid)
