Pasca Dilantik Presiden Prabowo, Ketua Umum PABPDSI NTB Berharap Begini pada Kepala Daerah se-NTB

- Jurnalis

Sabtu, 1 Maret 2025 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PABPDSI Provinsi NTB, Zubaer, S.Pd, M.AP.

Ketua Umum PABPDSI Provinsi NTB, Zubaer, S.Pd, M.AP.

MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Ketua Umum PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) Provinsi NTB, Zubaer, S.Pd., M.AP berharap kepada kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur NTB, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati se-NTB pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) lalu, agar membangun daerah yang lebih sejahtera, terutama terhadap pemerintahan desa.

‘’Kami sebagai wakil masyarakat di tingkat desa menyampaikan harapan kepada kepala daerah se-NTB untuk dapat lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan yang lebih inklusif. Mitigasi kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB khususnya dalam bidang pemerintahan desa harus benar-benar terukur mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai peristiwa atau perubahan kebijakan di desa ke depan,’’ kata Zubaer dalam keterangan resminya yang dikirim ke Redaksi Lomboktoday.id, Sabtu (1/3/2025).

Harapan berikutnya, lanjut Zubaer, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-NTB harus mau lebih terbuka dalam menelurkan peraturan perundang-undangan. Tidak seperti apa yang terjadi selama ini, terutama dalam Peraturan Bupati (Perbup) kadang sudah merupakan besi yang tidak pernah ditempa terlebih dahulu di masyarakat melalui proses penyerapan aspirasi, yang cenderung menimbulkankan kesenjangan di-pengimplementasian, apalagi para pemandu Perbup tersebut (pendamping desa) bisa dikatakan 100% bukan merupakan penduduk asli dari desa tersebut, sehingga cenderung tidak maksimal memahami kebutuhan pokok dari masyarakat di wilayah desa.

Baca Juga :  Gelombang Pertama Mutasi Pejabat Lingkup Pemkab Lombok Timur

Selanjutnya beberapa penganggaran tentang BUMDes yang sejauh ini di masa pemerintahan terdahulu, banyak diintervensi oleh program kerja sama dengan perusahaan milik provinsi dengan program kerja sama Maha Desa yang membuat banyak sekali BUMDes di daerah merugi, bahkan saat ini seperti dalam pepatah ‘’hidup segan mati tak mau’’.

Karenanya, Zubaer berharap kepada Pemerintahan Iqbal-Dinda (Dr H Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si dan Hj Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP) memerintahkan para bupati untuk membuat tim khusus dalam menginvestigasi kerugian yang telah terjadi di banyak BUMDes yang ada di daerah-daerah, khususnya Lombok Tengah.

Baca Juga :  Myanmar Diguncang Gempa 7,7 Magnitudo, Terasa Hingga Thailand dan Bangkok

Selain itu, Zubaer juga menyoroti terkait tupoksi mitra Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dimaksimalkan, sehingga tidak terdengar lagi ada masyarakat yang menyalurkan aspirasinya pada lembaga lain. Hal ini penting agar pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) terusan Pemerintah Desa minimal membuat sebuah edaran di tingkat desa akan pentingnya literasi masyarakat desa bahwa satu-satunya aspirator di tingkat desa itu adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan begitu, BPD mampu menunjukkan eksistensinya sebagai mitra pemerintah desa.

‘’Harapan kami di PABPDSI Provinsi NTB bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB garus lebih dekat dengan masyarakat desa, karena 80% wilayah Pemerintahan Provinsi NTB itu merupakan wilayah desa,’’ harap Zubaer sembari menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati se-NTB periode 2025-2030 yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.(eef)

Berita Terkait

Lombok Barat Punya Ketua PMI Baru, Haris Karnaen Bertekad Perkuat Kemanusiaan
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Desak Kemendagri Berikan Surat Registrasi Desa Pemekaran
Sertijab Kadis Kominfotik Lobar, Maad Adnan Siap Mengemban Tugas Baru
Resmi Terbit SK Pengprov YRFI NTB 2025-2028
OPD Mitra dan DPRD Loteng Sepakat Proses Legislasi Transparan, Partisipatif, dan Berpihak pada Publik
Bapemperda DPRD Loteng Gelar Raker Tiga Raperda Usulan Komisi
Ishak Harahap Ditunjuk Ketua Ad Hoc PPP Haltim
Mutasi Perdana di Lombok Barat, Bupati Targetkan Peningkatan Kinerja

Berita Terkait

Kamis, 22 Mei 2025 - 21:02 WIB

Lombok Barat Punya Ketua PMI Baru, Haris Karnaen Bertekad Perkuat Kemanusiaan

Kamis, 22 Mei 2025 - 07:04 WIB

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Desak Kemendagri Berikan Surat Registrasi Desa Pemekaran

Rabu, 21 Mei 2025 - 14:07 WIB

Sertijab Kadis Kominfotik Lobar, Maad Adnan Siap Mengemban Tugas Baru

Rabu, 21 Mei 2025 - 08:01 WIB

Resmi Terbit SK Pengprov YRFI NTB 2025-2028

Selasa, 20 Mei 2025 - 15:08 WIB

OPD Mitra dan DPRD Loteng Sepakat Proses Legislasi Transparan, Partisipatif, dan Berpihak pada Publik

Berita Terbaru

Suasana DPD RI saat menerima LHP LKPP dan IHPS II tahun 2024 dari BPK RI.

Nasional

DPD Terima LHP LKPP dan IHPS II 2024 dari BPK RI

Rabu, 28 Mei 2025 - 16:01 WIB

Eef Saifuddin.

Ekonomi & Bisnis

Eef Saifuddin Dorong Retribusi Berbasis BLT

Rabu, 28 Mei 2025 - 15:10 WIB

Petugas Satpol PP Lombok Barat saat menutup operasional kafe ilegal di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupataen Lombok Barat.

Hukum & Kriminal

Satpol PP Lombok Barat Tutup 12 Kafe Ilegal di Desa Jagaraga

Rabu, 28 Mei 2025 - 14:04 WIB