BIMA, LOMBOKTODAY.ID – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya langkah mitigasi bencana jangka panjang. Sebab, dengan mitigasi bencana jangka panjang tersebut, setidaknya dapat mengurangi risiko dan dampak bencana, serta meminimalisasi kerusakan.
Nah, berkaitan dengan bencana banjir yang menimpa wilayah Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima belum lama ini, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal turun langsung ke lokasi guna melihat dari dekat kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut.
Kunjungan orang nomor satu di Bumi Gora yang didampingi jajaran Pemda lingkup Kabupaten Bima, BPBD NTB, unsur TNI/Polri serta tokoh masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Setibanya di lokasi, Lalu Iqbal langsung berinteraksi dengan warga. Mendengarkan langsung keluh-kesah serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi bencana banjir di Desa Nanga Wera.
”Saya memang datang khusus untuk melihat daerah yang terdampak banjir, untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, yang bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bima. Tugas kami sebagai pemimpin untuk memikirkan agar kondisi ini tidak terulang lagi,” kata Lalu Iqbal, di Desa Nanga Wera, Sabtu (22/3/2025).
Salah satu tokoh masyarakat, Ahmad yang terdampak banjir mengapresiasi kunjungan langsung Gubernur NTB yang memberikan semangat dan harapan. Dirinya bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan langsung Gubernur NTB mendengarkan keluh kesah masyarakatnya di Kecamatan Wera, khususnya di Desa Nanga Wera. ”Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini Bapak Gubernur NTB datang langsung untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluh kesah dari pada rakyatnya di Kecamatan Wera wabil khusus di Desa Nanga Eera,” kata Ahmad.
Ahmad mengharapkan Gubernur NTB bisa segera memproses sumber banjir yang melanda desa tersebut. Akibat pembalakan hutan milik negara seluas 106 hektare oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia bersama masyarakat setempat serta Pemerintah Kabupaten Bima sudah melakukan penandatangan petisi untuk tidak ada lagi proses pembalakan hutan. Selain itu, ia meminta Gubernur NTB untuk mendirikan pos penjagaan hutan dengan melibatkan Polisi Hutan, TNI dan Polri di tiap wilayah yang rawan terjadi penebangan liar di wilayah Kabupaten Bima.
”Kami selaku masyarakat mendesak Bapak Gubernur untuk memberhentikan segala aktivitas di hutan titipan negara seluas 106 hektare. Kami sudah melakukan penandatangan petisi mulai dari rakyat bawah hingga kabupaten setelah kejadian di Wera. Tidak ada lagi proses pembalakan hutan serta meminta kepada Gubernur NTB membuat pos penjagaan di setiap hutan yang rawan ilegal logging,” ungkapnya.(eef/smr)
