MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Kemeriahan penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tampaknya menyimpan sejumlah pertanyaan serius terkait tata kelola anggaran dan struktur tim pelaksana.
Salah satu sorotan tajam datang dari keberadaan sejumlah “Deputi” dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan, yang diduga tidak transparan.
Presiden KASTA NTB, Lalu Wink Haris menilai, penggunaan istilah “Deputi” dalam struktur kepanitiaan menimbulkan pertanyaan besar tentang legalitas, kewenangan, dan pertanggungjawaban mereka.
“Ini kegiatan negara yang menyerap anggaran besar, tapi publik tidak tahu siapa sebenarnya para deputi itu. Apa dasar kewenangannya? Apakah mereka ASN, tenaga kontrak resmi, atau justru orang-orang yang ditunjuk tanpa proses yang jelas?,” ujar Wink Haris, saat ditemui usai diskusi publik di Mataram, Jumat (25/7/2025).
Dalam dokumen RKA yang tersebar luas di media sosial, terdapat pembagian tugas dan anggaran bernilai miliaran rupiah kepada sejumlah deputi. Namun tak ada penjelasan formal yang dapat diakses publik mengenai latar belakang personel tersebut, status hukum mereka dalam struktur kepanitiaan, atau mekanisme rekrutmen yang digunakan.
“Kita sedang bicara soal akuntabilitas uang negara. Kalau ada ‘deputi-deputi‘ dengan alokasi anggaran besar, tapi tidak jelas siapa mereka dan apa dasar penugasannya, maka ini berbahaya. Bisa rawan disalahgunakan,” tegas Wink Haris.
Publik juga mempertanyakan mengapa posisi-posisi ini tak diumumkan secara terbuka atau tidak tercantum dalam struktur resmi yang biasanya disosialisasikan lewat situs pemerintah atau SK Gubernur.
Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) NTB, Nauvar Furqani Farinduan saat dikonfirmasi terkait transparansi struktur pelaksana dan para deputi, namun belum memberikan respons hingga berita ini ditayangkan.
Desakan transparansi ini semakin relevan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan dalam FORNAS VIII tahun 2025 di Provinsi NTB. Dengan melibatkan dana puluhan miliar rupiah dari APBD NTB, masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme kerja mereka, dan seperti apa bentuk pertanggungjawaban akhir setelah kegiatan berakhir.
KASTA NTB menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti menyoroti persoalan ini. “Kita akan terus mendorong keterbukaan, karena rakyat berhak tahu uangnya ke mana dan siapa yang mengelolanya,” tutup Wink Haris.(smr)
