BIMA, LOMBOKTODAY.ID – Komitmen membangun pendidikan yang adil dan inklusif terus diperkuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Tak lagi membedakan status negeri dan swasta, revitalisasi sekolah kini diarahkan untuk memastikan seluruh institusi pendidikan mendapat perhatian yang setara.
Pesan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat berdialog dengan para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, pada Selasa (3/3/2026).
Dalam kunjungannya, Gubernur Iqbal mengapresiasi hasil revitalisasi SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi dan berkualitas meski dikerjakan dengan anggaran terbatas. Namun, ia mengingatkan bahwa esensi pendidikan tidak berhenti pada bangunan fisik.
“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi praktik nyata dalam keseharian,” tegasnya.
Sebanyak 88 siswa di sekolah tersebut menjadi bagian dari dedikasi para guru yang disebutnya sebagai “orang tua kedua” bagi anak-anak didik—membimbing dengan kasih sayang sekaligus ketegasan.
Menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang.
Langkah ini bertujuan agar lulusan tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui industri. Target tersebut bahkan berpotensi meningkat jika program berjalan optimal.
Di saat yang sama, Pemprov tengah menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, terutama bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini berjuang dengan keterbatasan anggaran.
Kabar baik juga datang bagi para guru agama yang sempat menunggu pembayaran selama hampir tiga tahun. Pemprov memastikan hak tersebut telah diproses dan ditransfer setelah melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, kendala administratif di tingkat kementerian menyebabkan keterlambatan. Kini, sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan bila masih ada hambatan.
Terkait 538 peserta yang belum berhasil dalam proses seleksi ASN, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional.
Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan, termasuk melalui skema P3K.
“Kebijakan ASN tidak bisa diberlakukan khusus untuk satu daerah tanpa berdampak nasional. Namun kami terus mendorong agar ada solusi yang adil,” ujarnya.
Salah satu perubahan paling mendasar adalah pendekatan baru terhadap sekolah swasta. Untuk pertama kalinya, revitalisasi dilakukan tanpa membedakan status negeri maupun swasta.
Menurut Gubernur Iqbal, selama ini belum ada kebijakan yang benar-benar setara bagi sekolah swasta. Kini, perubahan mulai diarahkan pada prinsip keadilan dan inklusivitas.
“Mungkin belum sempurna, tapi kita sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Revitalisasi sekarang tidak lagi membedakan antara negeri dan swasta,” ujarnya.
Komunikasi dengan pemerintah pusat, lanjutnya, berjalan positif. Harapannya, sinergi ini semakin memperkuat perhatian terhadap sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional.
Pemprov NTB optimistis, pembenahan tata kelola pendidikan dan kepegawaian yang sedang dilakukan akan melahirkan generasi yang lebih kompeten, adaptif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Langkah ini bukan sekadar reformasi administratif, tetapi upaya membangun masa depan pendidikan NTB yang inklusif, progresif, dan berkeadilan—tanpa sekat, tanpa diskriminasi.(ltn)
