Sultan Dukung Presiden Prabowo Jika Hendak Memasukkan Indonesia sebagai Anggota BRICS

- Jurnalis

Senin, 28 Oktober 2024 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengaku akan mendukung jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hendak memasukkan Indonesia sebagai anggota negara multilateral BRICS.

Menurut Sultan, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kerja sama strategis di bidang ekonomi dengan semua negara untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

‘’Presiden sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Saya kira kita harus melakukan terobosan diplomatik yang memungkinkan capaian ekonomi nasional sesuai harapan kita semua,’’ kata Sultan dalam keterangan resminya, Senin (28/10/2024).

Pertumbuhan ekonomi 8 persen, lanjut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, perlu didukung dengan memperluas pasar ekspor dan meningkatkan FDI (foreign direct investation). Tentunya dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi ke setiap daerah.

Baca Juga :  Ini Cara Sekjen DPD RI Ajak Masyarakat Bertumbuh dalam Wawasan dan Empati

‘’Negara-negara BRICS memiliki semangat yang sama dengan Indonesia dalam melakukan proteksi dan mendorong kemandirian ekonomi. Tidak salah jika Indonesia perlu turut serta dalam group multilateral BRICS dengan status sebagai anggota,’’ ungkap Sultan.

‘’Kita butuh suplai pupuk untuk menunjang agenda kemandirian pangan nasional dari Rusia dan China. Di saat yang sama, kita mengalami kendala dalam memasarkan komoditas pertanian dan perkebunan seperti hasil pengolahan kelapa sawit di pasar Eropa,’’ sambung mantan Wagub Bengkulu ini.

Baca Juga :  Pengurus Kasta NTB DPD KLU Kembali Datangi Kejati

Meski demikian, Sultan mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip diplomatik yang bebas aktif dan non blok. Artinya, Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara anggota kerja sama ekonomi lainnya seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan anggota negara G20.

‘’Semua organisasi kerja sama strategis di bidang ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan bagi kepentingan nasional. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam kaitannya dengan BRICS ini,’’ ucapnya.(Sid)

Berita Terkait

IGA 2025, NTB Raih Penghargaan Provinsi Sangat Inovatif
Desakan Transparansi Ekspor Emas Batangan: Presiden Aliansi PPS Minta Menkeu Turun Tangan
NTB dan Sulsel Sepakat Perluas Kerja Sama Strategis
Dipandang Urgent, Gubernur NTB Hadiri Rakornas RUU Daerah Kepulauan di Senayan
Gubernur Iqbal Ingatkan Jajarannya Berhati-hati Memilih Diksi dan Narasi
Reformasi Layanan Kesehatan Berbuah Manis bagi NTB, Gubernur Iqbal Terima Penghargaan Kemendagri
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Minta KemenPAN–RB Perbanyak Jabatan Fungsional di Daerah
DPW HMD–GEMAS NTB Konsolidasi Untuk Mengawal Juklak Juknis MBG

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 14:07 WIB

IGA 2025, NTB Raih Penghargaan Provinsi Sangat Inovatif

Senin, 8 Desember 2025 - 07:04 WIB

Desakan Transparansi Ekspor Emas Batangan: Presiden Aliansi PPS Minta Menkeu Turun Tangan

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:07 WIB

NTB dan Sulsel Sepakat Perluas Kerja Sama Strategis

Selasa, 2 Desember 2025 - 15:07 WIB

Dipandang Urgent, Gubernur NTB Hadiri Rakornas RUU Daerah Kepulauan di Senayan

Selasa, 2 Desember 2025 - 14:09 WIB

Gubernur Iqbal Ingatkan Jajarannya Berhati-hati Memilih Diksi dan Narasi

Berita Terbaru

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat meninjau aktifitas pasar tradisional Dasan Agung didampingi Ketua TP PKK, Sinta Agathia Iqbal dan Direktur Utama (Dirut) Bank NTB Syariah, Nazaruddin, Kamis (11/12/2025).

Ekonomi & Bisnis

Gubernur Iqbal: Saatnya Bank NTB Syariah Pulang ke Pangkuan Rakyat

Jumat, 12 Des 2025 - 08:01 WIB