MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat program Desa Berdaya dengan pendekatan yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah terbarunya adalah menyiapkan indeks kesehatan desa sebagai instrumen strategis untuk menekan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga mendukung pariwisata berkualitas.
Program ini menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor yang menyasar langsung kehidupan masyarakat desa, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. HL Hamzi Fikri, menegaskan bahwa indeks kesehatan desa akan menjadi panduan utama dalam intervensi kesehatan berbasis data.
Salah satu perhatian utama adalah pola konsumsi masyarakat, khususnya rokok yang dinilai berdampak besar terhadap kemiskinan dan kesehatan.
“Konsumsi rokok itu nomor dua setelah beras. Ini berpengaruh pada kemiskinan dan menurunkan kualitas kesehatan, yang akhirnya berdampak pada produktivitas,” tegasnya.
Indeks kesehatan desa ini akan mulai diterapkan di 40 desa tahap awal sebagai bagian dari intervensi kesehatan transformatif.
Saat ini, konsep tersebut tengah dibahas bersama berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan implementasinya berjalan optimal.
Di lapangan, Dinas Kesehatan mengandalkan jaringan layanan seperti Puskesmas hingga Posyandu untuk memperkuat edukasi dan intervensi gizi masyarakat.
Dorong Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu program yang menjadi tulang punggung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditargetkan mampu menjangkau 100 persen kelompok rentan, yaitu: Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita.
Distribusi dan kualitas gizi menjadi perhatian utama, dengan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan koordinator wilayah.
Selain pencegahan, Pemprov NTB juga memperkuat layanan kesehatan rujukan, khususnya untuk wilayah terpencil.
Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain: Peningkatan status RS Manambai di Pulau Sumbawa menjadi rumah sakit tipe B, Penguatan layanan di RSUP Kota Bima, Penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan di Pulau Lombok, Gratis biaya penyeberangan ambulans.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan bagi pasien dengan penyakit berat seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal.
Dalam upaya pengendalian rokok, Pemprov NTB juga mengembangkan konsep kampung bebas asap rokok yang terintegrasi dengan program Desa Berdaya.
Kebijakan ini memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mencakup: Fasilitas kesehatan, Sekolah, Tempat ibadah, Area bermain anak, Tempat kerja dan ruang publik, dan Transportasi umum.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga mendorong pembentukan layanan berhenti merokok di Puskesmas, termasuk edukasi dan skrining kesehatan yang lebih masif.
Meski NTB dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar, kontribusi konsumsi rokok terhadap pembiayaan kesehatan dinilai masih belum optimal.
Karena itu, intervensi kesehatan terus diperkuat agar mampu menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas SDM, mendukung pariwisata berkelas dunia.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data, Pemprov NTB optimistis program Desa Berdaya dapat menjadi motor perubahan menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.(Sid)
