Strategi Keterbukaan Informasi Publik yang Disusun Pemprov NTB Selaras dengan Visi Misi Pemerintahan Prabowo–Gibran

- Jurnalis

Rabu, 13 November 2024 - 19:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur NTB, Hassanudin (tengah) saat kegiatan presentasi uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024, di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Pj Gubernur NTB, Hassanudin (tengah) saat kegiatan presentasi uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024, di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin menjelaskan bahwa strategi keterbukaan informasi publik (KIP) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang termaktub dalam Asta Cita, RPJPD NTB tahun 2025-2045, dan teknokratik RPJMD NTB tahun 2025-2029.

Di mana, Asta Cita salah satu dari 17 program prioritas yaitu reformasi politik, hukum, dan birokrasi melalui digitalisasi dengan satu data terpadu.

‘’Strategi ini selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,’’ jelas Pj Gubernur NTB, Hassanudin, dalam paparan presentasinya pada pelaksanaan ‘’Monitoring dan Evaluasi KIP 2024’’ di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Baca Juga :  LIKA-LIKU PENANGANAN RANMOR PLAT LUAR DAERAH DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Hassanudin berharap, dengan adanya Monev KIP 2024 tersebut sebagai pemacu semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat NTB, dan segala bentuk ikhtiar yang dilakukan membawa kebaikan untuk masyarakat luas secara umum dan NTB secara khusus.

‘’Adanya kegiatan Monev KIP 2024, semoga sebagai pemacu semangat dalam memberikan pelayanan yang optimal dan transparan, semoga ikhtiar bersama yang kami lakukan hingga detik ini membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat NTB,’’ harapnya.

Hassanudin mengakui bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) sangat penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan mendukung tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sehingga bentuk komitmen Pemprov NTB dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP) tersebut dengan kebijakan dan gagasan yang dituangkan dalam lima (5) gagasan pokok, di antaranya; pertama, perbaikan tatakelola PPID yang sesuai regulasi; kedua, penyediaan informasi publik yang berkualitas dan berkesinambungan; ketiga, peningkatan kualitas layanan informasi publik yang responsif, mudah dan inklusif.

Baca Juga :  Sambut Baik Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen, Sultan: Pemilu Harus Tetap Dilaksanakan Efisien

Selanjutnya keempat, amplifikasi publikasi dan penyebaran informasi publik secara massif; dan kelima, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

‘’Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa keterbukaan informasi bagi pembangunan daerah serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting, sehingga kami Pemerintah Provinsi NTB merumuskan kebijakan dan gagasan yang dituangkan dalam lima (5) gagasan pokok,’’ ungkapnya.(Sid)

Berita Terkait

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Usul Kementerian ATR/BPN Punya Sekolah Kedinasan
Ketua Komite IV DPD RI Tegaskan Tarif Trump 32% Tidak Akan Menjadi Ancaman bagi Indonesia
Sukseskan PON NTB-NTT 2028, Mori Hanafi Minta Kementerian PU Bantu Persiapkan Sarana Secara Matang
BULD DPD RI Dorong Optimalisasi dan Pemeliharaan Sawah Non-Aktif di Jabar
FIFGROUP Dorong Pemberdayaan UMKM Lewat FIFestival Kuliner 2025
Hasil Pengawasan Haji: Komite III DPD RI Usulkan Langkah Strategis
BAP DPD RI Upayakan Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan Pesangon Eks Karyawan PT Timah
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Tekankan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 15:07 WIB

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Usul Kementerian ATR/BPN Punya Sekolah Kedinasan

Rabu, 9 Juli 2025 - 12:31 WIB

Sukseskan PON NTB-NTT 2028, Mori Hanafi Minta Kementerian PU Bantu Persiapkan Sarana Secara Matang

Selasa, 8 Juli 2025 - 13:05 WIB

BULD DPD RI Dorong Optimalisasi dan Pemeliharaan Sawah Non-Aktif di Jabar

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:12 WIB

FIFGROUP Dorong Pemberdayaan UMKM Lewat FIFestival Kuliner 2025

Selasa, 8 Juli 2025 - 07:01 WIB

Hasil Pengawasan Haji: Komite III DPD RI Usulkan Langkah Strategis

Berita Terbaru

Pariwisata Seni Budaya

Bupati Lotim Didaulat Menjadi Raja Sehari “Nyelamak Dilaok”

Kamis, 10 Jul 2025 - 08:17 WIB