SEMARANG, LOMBOKTODAY.ID – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komite IV DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP), di Semarang, Kamis (17/4/2025).
FGD tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja strategis DPD RI dalam menyusun rekomendasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.
“Agenda ini bukan sekadar diskusi, tetapi upaya mengartikulasikan denyut kehidupan nyata di Jawa Tengah untuk memperkaya kebijakan nasional,” kata Tamsil Linrung di hadapan para narasumber, akademisi, serta pemangku kepentingan dari pemerintah daerah dan pusat.
Tamsil Linrung menekankan bahwa Asta Cita adalah cetak biru pembangunan yang menjadikan daerah sebagai fondasi utama menuju kemakmuran bangsa. Karena itu, keberhasilan visi ini hanya dapat tercapai melalui penyelarasan program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Tamsil Linrung juga menyoroti situasi ekonomi global yang penuh tantangan, seperti kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang berdampak pada ekspor Indonesia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan tekanan terhadap pasar saham domestik. Dalam kondisi tersebut, menurut Tamsil Linrung, APBN 2026 harus didesain tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai perisai terhadap gejolak eksternal.
“Kunci keberhasilan APBN terletak pada harmoni antara kebijakan pusat dan daerah. Program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan tidak akan efektif tanpa integrasi strategis di semua level pemerintahan,” ujar Tamsil Linrung.
Dalam forum tersebut, Tamsil Linrung mengangkat 4 (empat) isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, mengenai penguatan belanja daerah untuk sektor produktif seperti pertanian, pendidikan vokasi, dan infrastruktur dasar demi mendorong pertumbuhan berbasis potensi lokal.
Tamsil Linrung juga menekankan pentingnya sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah. Selanjutnya, Tamsil berharap potensi Jawa Tengah lebih dioptimalkan, mengingat provinsi ini memiliki peran penting dalam agenda RPJMN 2025–2029.
Tamsil Linrung menyebut Jawa Tengah sebagai “jantung ekonomi” yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung ekonomi nasional, khususnya melalui sektor pertanian dan UMKM. “DPD RI siap menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional. Kami berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret dan visioner bagi pembangunan Indonesia ke depan,” ucap Tamsil Linrung.
FGD ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah (Sekda Jateng), Sumarno; Rektor UNDIP, Prof Suharnomo; Dekan FEB UNDIP, Prof Faisal, serta sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo dan dua Guru Besar FEB UNDIP, Prof FX Sugiyanto dan Prof Nugroho Sumarjiyanto.(arz)
