MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diingatkan untuk lebih peka terhadap persoalan keumatan yang kian kompleks, mulai dari isu sosial hingga tantangan moral di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025–2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/4/2026).
Gubernur Iqbal menyoroti salah satu isu sensitif yang membutuhkan perhatian serius, yakni maraknya kasus pelecehan seksual yang justru terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam.
“Banyak kasus pelecehan seksual terjadi di institusi pendidikan Islam. Jangan sampai muncul stigma bahwa pondok pesantren rentan terhadap kejahatan seksual,” tegasnya.
Menurutnya, MUI perlu mengambil peran lebih aktif dalam ijtihad sosial, tidak hanya pada aspek keagamaan normatif, tetapi juga dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.
Selain isu moral, Gubernur Iqbal juga mengungkapkan tantangan besar lain yang dihadapi NTB, yakni kemiskinan ekstrem.
Data terbaru mencatat sekitar 114 ribu kepala keluarga di 106 desa masih berada dalam kategori tersebut. Isu ini menjadi bagian dari program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, bersama dengan ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Iqbal menegaskan bahwa pembangunan spiritual tidak dimasukkan sebagai program strategis karena sudah menjadi kewajiban dasar pemerintah.
“Pembangunan spiritual itu fondasi. Kalau itu kuat, program lainnya akan lebih mudah tercapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga keberlangsungan negara.
Menurutnya, sebuah negara bisa berdiri kokoh karena tiga hal utama, yakni ilmu para ulama, penegakan hukum yang adil, kebijakan politik yang menyejahterakan rakyat.
“Karena itu, MUI sebagai wadah para ulama memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan tersebut,” jelasnya.
Ia juga mengutip pesan ulama besar Abdul Qodir Jaelani, bahwa ulama yang layak diikuti adalah mereka yang memiliki sanad keilmuan jelas, hidup dalam ibadah, dan memiliki rasa takut kepada Allah SWT.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital, Masduki Baidlowi menyoroti tantangan baru yang dihadapi ulama di era digital.
Ia menyebut, otoritas ulama kini mulai tergeser oleh algoritma media sosial yang lebih mengedepankan konten viral dibandingkan substansi keilmuan.
“Isu yang dangkal tapi viral sering kali lebih dipercaya dibandingkan pendapat ulama yang berbasis ilmu,” ungkapnya.
Ketua MUI NTB terpilih, TGH Badrun menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat peran dalam pembangunan umat.
Dengan dukungan 124 anggota yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama, dan cendekiawan, MUI NTB siap bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami siap mendukung program pemerintah, terutama dalam membangun umat yang kuat secara spiritual dan sosial,” ujarnya.
Momentum pelantikan ini menjadi pengingat bahwa tantangan keumatan tidak lagi sederhana.
Dari isu moral hingga disrupsi digital, peran ulama dan lembaga keagamaan seperti MUI dituntut semakin adaptif, responsif, dan relevan dengan perkembangan zaman—terutama bagi generasi muda di era informasi.(Sid)
