MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta Agathia Iqbal menegaskan bahwa program pembangunan berbasis inklusi sosial harus menghasilkan dampak konkret, bukan sekadar agenda seremonial.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) NTB 2026, yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (7/4/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan Bappeda Provinsi NTB bersama Program SKALA, Sinta mengangkat sejumlah persoalan sosial yang masih terjadi di akar rumput.
Mulai dari keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi yang memicu pernikahan anak, hingga tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dan pekerja migran.
“Banyak anak perempuan terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi, lalu berujung pada pernikahan dini. Ini siklus yang harus kita putus bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya akses fasilitas publik yang ramah disabilitas serta terbatasnya peluang kerja di sektor formal.
Sementara itu, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek literasi keuangan dan pengasuhan anak.
Sinta menekankan bahwa kompleksitas masalah sosial tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral.
Menurutnya, pendekatan pembangunan juga harus kontekstual, mengingat karakter masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki perbedaan signifikan.
“Prinsip No One Left Behind jangan hanya jadi jargon. Program harus realistis, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebagai Ketua TP PKK sekaligus pembina berbagai organisasi sosial, ia berkomitmen memastikan program inklusi sosial bisa menjangkau hingga level desa.
Mewakili Kepala Bappeda NTB, Heri Agustiadi mengungkapkan bahwa pendekatan TEMBANG PUGIS telah menghasilkan dampak nyata dalam perencanaan daerah.
Sebanyak 14 usulan strategis dari kelompok rentan telah diakomodasi dalam APBD, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp166 miliar.
Program tersebut mencakup sektor: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur ramah lansia dan disabilitas.
Ia menjelaskan, istilah “TEMBANG PUGIS” memiliki makna filosofis lokal. Tembang: suara dari pinggiran yang harus didengar. Pugis: diibaratkan seperti anyaman tradisional yang menyatukan berbagai elemen masyarakat.
Lead Program SKALA, Anja Kusuma, memberikan apresiasi terhadap konsistensi Pemprov NTB dalam mengarusutamakan inklusi sosial.
Menurutnya, NTB menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengintegrasikan aspirasi kelompok rentan ke dalam sistem perencanaan daerah.
“Fokus kita sekarang adalah spending better. Dengan data Regsosek, setiap anggaran bisa lebih tepat sasaran bagi perempuan, disabilitas, dan lansia,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi SKALA dan Bappeda NTB bertujuan memperkuat indikator inklusi dalam dokumen perencanaan seperti RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029.
TEMBANG PUGIS 2026 menggunakan pendekatan partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan langsung kelompok: Perempuan, Anak, Penyandang disabilitas, Buruh migran.
Hasil diskusi tersebut akan dituangkan dalam dokumen resmi sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Dengan dukungan TP PKK, Bappeda, dan Program SKALA, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
TEMBANG PUGIS diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi benar-benar menjadi motor perubahan untuk menghapus sekat marginalisasi di NTB.(Sid)
