MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempercepat transformasi pemerintahan digital melalui integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Langkah ini dilakukan untuk mengakhiri pola birokrasi digital yang selama ini berjalan terpisah antarinstansi dan belum sepenuhnya terhubung.
Transformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan berbasis data hingga menjangkau masyarakat di seluruh wilayah NTB.
Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital/SPBE lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi digital tidak lagi sekadar soal membangun aplikasi atau memindahkan dokumen ke sistem elektronik.
Menurut pria yang akrab disapa AKA itu, transformasi digital harus menjadi perubahan menyeluruh terhadap cara kerja birokrasi agar pelayanan publik lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.
“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan aplikasi yang terkotak-kotak dan berjalan sendiri-sendiri. Transformasi digital harus menghadirkan sistem pemerintahan yang saling terhubung dan benar-benar mempermudah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai birokrasi modern dituntut mampu mengambil keputusan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan layanan publik yang responsif dan terintegrasi.
Bagi NTB yang memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, digitalisasi pemerintahan disebut menjadi kebutuhan strategis untuk memperpendek jarak pelayanan dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Digitalisasi harus mampu memperpendek jarak pelayanan, mempercepat akses masyarakat, dan memastikan layanan publik bisa dirasakan lebih merata hingga wilayah terpencil,” katanya.
Transformasi digital pemerintahan di NTB juga menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah melalui program unggulan NTB Good & Smart Governance dalam RPJMD NTB 2025–2029.
Program tersebut difokuskan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan modern berbasis teknologi digital.
Upaya itu mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2025, indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB mencapai 4,20 dengan predikat “Memuaskan”, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 3,56.
“Ini bukan sekadar capaian angka evaluasi, tetapi menunjukkan fondasi transformasi digital pemerintahan di NTB semakin kuat,” kata AKA.
Penguatan transformasi digital dilakukan melalui pembangunan regulasi, penyusunan arsitektur SPBE, penyusunan peta rencana transformasi digital, hingga pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Selain itu, Pemprov NTB juga terus memperkuat infrastruktur digital melalui pengembangan jaringan intra pemerintah, konsolidasi layanan digital, pemanfaatan pusat data nasional, hingga pengembangan portal layanan terintegrasi DIGIHUB NTB.
Saat ini, sekitar 73 persen layanan pemerintahan di lingkup Pemprov NTB telah berbasis sistem elektronik.
Meski demikian, AKA mengakui tantangan transformasi digital masih cukup besar, mulai dari integrasi layanan lintas OPD, penguatan keamanan informasi, pemerataan infrastruktur digital, hingga peningkatan literasi digital aparatur pemerintahan.
“Transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Yang paling penting adalah perubahan budaya kerja, komitmen kepemimpinan, dan kemampuan membangun kolaborasi,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, mengapresiasi langkah proaktif Pemprov NTB dalam mempercepat implementasi SPBE dan pemerintah digital di daerah.
Menurutnya, arah kebijakan nasional kini tidak lagi hanya fokus pada digitalisasi layanan, tetapi membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan interoperabel.
“Jangan sampai setiap dinas memiliki aplikasi sendiri-sendiri yang tidak saling terhubung. Fokus kita sekarang adalah integrasi,” tegasnya.
Melalui percepatan transformasi digital tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap pelayanan publik ke depan semakin cepat, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas di era digital.(arz)
