JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terus mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui bantuan sarana dan peralatan pengolahan sampah.
Menurut Fauzan Khalid, dukungan tersebut menjadi langkah strategis dalam membantu daerah mengatasi persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia.
“Persoalan sampah tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga harus diselesaikan dari hulu, yaitu di tingkat rumah tangga. Karena itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah perlu secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya,” kata Fauzan Khalid dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala OIKN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai pemilahan sampah sejak rumah tangga dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), mempermudah proses daur ulang, sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan.
Fauzan Khalid mengungkapkan, hingga saat ini Kemendagri telah menyalurkan bantuan berupa mesin dan peralatan pengelolaan sampah kepada belasan pemerintah daerah di Indonesia dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi baru yang produktif.
“Sampah harus bisa diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengelola dan mengatasi persoalan sampah secara baik,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok itu juga mendorong lahirnya kompetisi positif antar daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi sirkular.
Dalam rapat kerja tersebut, Fauzan Khalid yang juga pernah menjabat Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016-2024) itu turut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Ia meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menjadikan penguatan ekonomi masyarakat sebagai fokus utama kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.
Menurut Fauzan Khalid, langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Selain itu, ia menilai optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) perlu terus diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai gerbang lintas negara, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Optimalisasi PLBN harus diikuti dengan pengembangan kawasan ekonomi di sekitarnya sehingga mampu menciptakan aktivitas perdagangan, investasi, dan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Fauzan Khalid juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
“Kolaborasi lintas sektoral perlu diperkuat untuk memastikan masyarakat memiliki hunian yang layak, termasuk percepatan rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan 3T,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Fauzan Khalid turut memberikan perhatian terhadap percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah selesai dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, ia meminta Otorita Ibu Kota Nusantara menerapkan strategi pemanfaatan bertahap terhadap berbagai infrastruktur yang telah rampung.
Menurutnya, pengoperasian fasilitas perkantoran secara bertahap perlu dilakukan seiring percepatan pembangunan kawasan agar target fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 dapat tercapai sesuai rencana.
“OIKN perlu proaktif memastikan fasilitas yang sudah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses transisi menuju IKN sebagai ibu kota politik berjalan efektif dan terukur,” pungkasnya.(Sid)
