LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB siap mendukung penerapan meritokrasi dalam reformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi saat memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Strategi Percepatan Implementasi Management ASN Berdasarkan Prinsip Meritokrasi. FGD tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), di Hotel Merumata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kamis (16/1/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite, demikian Sekda NTB ini biasa disapa menjelaskan, Pemprov NTB siap untuk mempelajari regulasi yang telah ditentukan. Karena dengan diterapkannya meritokrasi dapat meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN.
Meritokrasi juga dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan berdaya saing. ‘’Bagaimana prosesnya, tentu kami di daerah akan mempelajari dan mengikuti regulasi yang telah ditentukan,’’ jelas Miq Gite.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pentingya percepatan implementasi management ASN berdasarkan prinsip meritokrasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tantangan untuk menjadikan aparatur sipil negara (ASN) sebagai individu pembelajar, menjadikan pemerintah sebagai organisasi pembelajar, menjadikan dunia usaha pembelajar, dan menjadikan masyarakat pembelajar.
Zudan mengungkapkan, meritokrasi merupakan elemen kunci pengelolaan ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Zudan menambahkan, bahwa salah satu sasaran pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 adalah terciptanya aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit. Karena itu, Penerapan Meritokrasi dalam Reformasi Birokrasi harus segera dilaksanakan.(smr)
