MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Forum Masbagik Bersatu (Formabes) angkat bicara soal kritik yang dilontarkan kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim, terkait arah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Alih-alih menolak kritik, Formabes menilai hal tersebut sebagai bagian sah dari dinamika demokrasi. Namun, Formabes menegaskan bahwa kritik yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Sebelumnya, kader NW Lukman Al Hakim menyoroti kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda) yang disebut memasuki tahun kedua tanpa arah yang jelas.
“Memasuki tahun kedua, seharusnya arah kepemimpinan sudah tegas. Tapi yang terlihat justru seperti berjalan tanpa arah,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi polemik di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Gerbang NTB Emas (GNE). Menurutnya, perbedaan pernyataan antara panitia seleksi (pansel) dan juru bicara pemerintah mencerminkan lemahnya koordinasi internal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Formabes, Syamsul Huda, menilai tudingan itu kurang tepat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program berdasarkan dokumen perencanaan resmi, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki indikator kinerja jelas dan terukur. “Pemerintah bekerja berdasarkan RPJMD dengan target yang terintegrasi lintas sektor,” tegas Syamsul.
Ia juga menjelaskan bahwa dinamika dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan BUMD, merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah, bukan tanda ketidaksiapan.
Syamsul turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan NTB sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun menjadi sekitar 11,38% (September 2025), dari 11,91% pada September 2024 (data BPS). Produksi jagung mencapai 1,8–2,0 juta ton pipilan kering. Produksi gabah berada di kisaran 1,4–1,6 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian ini memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan non-tambang disebut tetap stabil meski menghadapi tekanan global. Nilai Tukar Petani (NTP) berada di kisaran 105–110, yang mengindikasikan daya beli petani masih relatif kuat. Sementara itu, inflasi daerah juga dinilai terkendali sepanjang tahun.
Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan UMKM melalui: akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi usaha. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Terkait polemik BUMD, Syamsul menilai proses pembenahan tengah berjalan secara bertahap melalui evaluasi dan restrukturisasi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menjawab tudingan pencitraan, Syamsul menegaskan bahwa kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan, bukan sekadar simbolik.
Ia juga memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan evaluasi berkelanjutan.
Dengan berbagai indikator yang ada, Syamsul menilai narasi “tanpa arah” tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. “Faktanya program berjalan, indikator menunjukkan tren positif, dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa kritik tetap penting, namun harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan bersifat konstruktif. “Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu,” pungkasnya.(Sid)
