MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki fase krusial. Tiga nama kandidat—Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik—telah resmi diajukan ke pemerintah pusat sejak Januari–Februari 2026 lalu.
Kini, publik menanti satu nama yang akan dipilih dan disahkan langsung oleh Presiden. Namun, di balik dinamika seleksi ini, ada satu misi besar yang menyatukan ketiganya: reformasi birokrasi demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia.
Di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif.
Lebih dari itu, Sekda adalah “dirigen birokrasi”—pengatur ritme kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Peran ini krusial untuk memastikan kinerja birokrasi lebih efektif dan terukur, transparansi anggaran semakin kuat, sistem kerja lebih adaptif terhadap perubahan.
Target akhirnya jelas: birokrasi yang melayani masyarakat, bukan dilayani.
Berikut Profil 3 Kandidat Sekda NTB
1. Abul Chair: Standar Tinggi Akuntabilitas
Abul Chair dikenal sebagai sosok dengan latar belakang kuat di bidang pengawasan keuangan negara.
Ia membawa misi besar, yakni mewujudkan clean governance, menutup celah penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan.
Pendekatannya menitikberatkan pada standar akuntabilitas tinggi untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
2. Ahmad Saufi: Birokrasi Berstandar Global
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di level nasional hingga internasional, Ahmad Saufi menawarkan perspektif global.
Visinya meliputi: transformasi birokrasi yang adaptif dan kompetitif, serta penyelarasan kebijakan daerah dengan strategi nasional.
Ia ingin membawa NTB menjadi daerah yang mampu bersaing di level global, tanpa kehilangan akar lokal.
3. Ahsanul Khalik: Agilitas dan Harmoni Daerah
Sebagai birokrat karier yang memahami detail pemerintahan daerah, Ahsanul Khalik menekankan pentingnya kecepatan dan harmoni kerja.
Fokus utamanya adalah digitalisasi layanan publik, dan percepatan koordinasi antar OPD.
Tujuannya sederhana tapi krusial, yakni memastikan kebijakan pimpinan langsung terasa dampaknya di tengah-tengah masyarakat.
Lalu apa yang dibutuhkan NTB dari seorang Sekda? Pemilihan Sekda NTB bukan sekadar soal pengalaman, tapi ada tiga kunci utama, yakni Integritas: rekam jejak bersih dan kredibel. Kapasitas: mampu menyederhanakan birokrasi yang kompleks, dan Loyalitas visi: siap menjalankan program strategis daerah.
Ketiganya menjadi fondasi untuk menghadirkan birokrasi yang lebih modern dan berdampak.
Siapa pun yang terpilih nanti, satu hal yang tak bisa ditawar adalah reformasi birokrasi.
Langkah ini menjadi kunci menuju pemerintahan yang lebih transparan, pelayanan publik yang responsif, daya saing daerah di level nasional dan global.
Partisipasi publik juga tak kalah penting. Masyarakat diharapkan ikut mengawal proses ini demi memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada rakyat.
Penetapan Sekda NTB bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah momentum strategis untuk menentukan arah birokrasi ke depan.
Satu langkah kecil dalam struktur pemerintahan, tapi berdampak besar bagi masa depan NTB, yakni menuju NTB Makmur Mendunia.(Sid)
