JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi apabila pemerintah sejak awal tidak menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat.
Menurut JK, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang menjabat sebagai Menkeu, melainkan pada arah kebijakan dan prioritas program yang ditetapkan pemerintah. “Karena sejak awal presiden sudah salah dalam menentukan skala prioritas program pembangunan,” kata JK.
JK menyoroti sejumlah program yang dinilai membutuhkan anggaran sangat besar dan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang disebut menguras anggaran dengan alasan meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menetapkan program yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Program prioritas, kata JK, seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli rakyat, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah program pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar keinginan atau pertimbangan yang kurang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Untuk menentukan skala prioritas, harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan,” tegasnya.
Pernyataan Jusuf Kalla tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai efektivitas penggunaan APBN, khususnya dalam pembiayaan program-program berskala besar yang menjadi fokus pemerintah.
Di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, isu penentuan prioritas anggaran dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ltn)
