LOBAR, LOMBOKTODAY.ID – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok, H Fauzan Khalid mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pengawasan dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu.
“Idealnya semua kita ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Tidak saja dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi semua elemen masyarakat, termasuk pemilih dan penyelenggara Pemilu,” kata Fauzan Khalid, saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum bersama Bawaslu, di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Provinsi NTB, Jumat (24/10/2025).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem ini dalam penjelasannya mencontohkan, warga yang melaporkan pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih misalnya, merupakan salah satu bagian dari tindakan pengawasan partisipatif.
Contoh lainnya seperti mengingatkan atau menegur warga jika ditemukan adanya praktik politik uang (money politics) juga merupakan bagian dari pengawasan Pemilu.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB periode 2008-2013 ini, semua elemen masyarakat harus peka terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu. “Kalau ada yang salah, kita luruskan, kalau ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Jangan abai supaya penyelenggaraan pemilu berlangsung langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil atau jurdil,” jelas Fauzan Khalid.
Penyelenggara Pemilu, kata Fauzan Khalid, juga harus diawasi bersama-sama. Pengawasan Pemilu di era saat ini pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di era digital saat ini pun, pelaporan pelanggaraan Pemilu sebagai salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan secara digital, seperti melalui aplikasi atau platform online yang disediakan penyelenggara Pemilu.
“Saya melihat peran masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu,” ucapnya.
Fauzan Khalid menyatakan, dengan adanya pengawas dari masyarakat, penyelenggara Pemilu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi potensi kecurangan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah kurangnya pemahaman dan informasi dari masyarakat.
Fauzan Khalid menyebutkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses Pemilu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat( mengenai pentingnya pengawasan Pemilu dan cara-cara untuk berpartisipasi.
“Program-program pendidikan pemilih yang melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat vital untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung adil dan transparan,” ujar Fauzan Khalid yang pernah menjabat Bupati Lobar periode 2016-2024 ini.(ltn)
