JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa dengan terpilihnya secara aklamasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, itu merupakan keputusan yang tepat. Hal ini menegaskan kuatnya tradisi musyawarah untuk mufakat dalam organisasi Partai Golkar, sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
‘’Musyawarah mufakat adalah jalan kebijaksanaan, yang menghindarkan kita terjebak pada dikotomi mayoritas dan minoritas, yang dapat memicu keterbelahan. Musyawarah adalah kunci implementasi demokrasi yang sejati, di mana setiap suara dan aspirasi, semuanya sama dihormati dan dihargai. Musyawarah juga menjadi cara paling egaliter dan elegan bagi kita untuk mencari titik temu dari berbagai sudut pandang, tanpa harus saling membenturkan perbedaaan yang melahirkan keterbelahan,’’ kata Bamsoet usai Penutupan Munas XI Partai Golkar, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Rabu malam (21/8/2024).
Bahlil, kata Bamsoet merupakan kader yang terlahir dan dibesarkan oleh Partai Golkar dari daerah dan sosok yang kompeten serta mumpuni. Kerasnya perjalanan kehidupan, telah menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan mandiri.
‘’Karakter inilah yang menghantarkan Pak Bahlil sukses menjadi pengusaha dan menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2018. Hingga kemudian dipercaya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi. Bercermin dari perjalanan hidup beliau, kiranya segenap kader Partai Golkar dapat belajar, bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Bukan hasil yang didapatkan secara instan,’’ ujar Bamsoet.
Hadir antara lain; Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto; Wapres RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka; Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia; Ketum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; Ketum PAN, Zulkifli Hasan; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; Ketum Partai NasDem, Surya Paloh; Plt Ketum PPP, Mardiono; Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad; dan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.
Hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung; Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono; Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan; Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta; Ketua Panitia Pengarah Rapimnas & Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir; Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas & Munas XI Partai Golkar, Sari Yuliati; serta mantan Plt Ketua Umum, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Bamsoet menjelaskan, ke depan, dinamika dan kontestasi politik di tanah air akan semakin menantang. Namun sepatutnya harus merasa optimis dengan mengedepankan keteguhan komitmen dan loyalitas dari seluruh kader, serta bermodalkan soliditas organisasi yang terus dijaga dan dipelihara, Partai Golkar akan mampu berjaya.
‘’Dalam waktu dekat, kita juga akan dihadapkan pada kontestasi Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Apalagi dengan adanya putusan MK berkenaan dengan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sedikit banyak akan berpengaruh pada peta politik dalam penentuan calon Kepala Daerah yang akan diusung. Namun Partai Golkar bukanlah partai kemarin sore. Kita pernah dihadapkan pada berbagai tantangan yang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Sejarah mencatat, kita tetap eksis menjadi partai besar, bukan karena kita tidak pernah menghadapi aral melintang, tapi justru karena kita sering ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan ujian,’’ jelas Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan, partai politik termasuk Golkar, menjadi instrumen sentral dan strategis dalam sebuah system demokrasi. Di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, parpol satu-satunya lembaga yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen yang berhak menentukan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilihan umum. Rakyat tinggal memilih dari apa yang sudah ditentukan tersebut, termasuk dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
Posisi itu membuat parpol begitu kuat dan berkuasa. Terlebih, parpol juga satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik baik di tingkat daerah maupun pusat melalui pemilu. Hampir semua pimpinan dan anggota komisi negara diseleksi oleh parpol yang masuk atau lolos ke DPR RI.
Bahkan, seleksi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung, dan hakim konstitusi menjadi ranah parpol melalui kewenangan fraksinya di DPR RI. Begitu besar kekuatan parpol. Ironisnya, peran dan fungsi mereka tidaklah segendang-sepenarian dengan harapan masyarakat.
‘’Golkar harus segera mengambil posisi untuk memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi solusi bagi berbagai masalah bangsa. Golkar harus mampu mencegah kehadiran parpol yang acapkali terkesan menjadi problem atau beban dari sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan oleh Pemilu. Seperti kata pepatah Yunani, Qui legitime sertaverit coronabitur yang artinya siapa yang berjuang secara sah dan benar akan mendapatkan mahkota dan Victoria concordia crescit, keberhasilan hanya didapat dengan keharmonisan,’’ ungkap Bamsoet.(Sid)
