MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menekan pedal percepatan penurunan stunting menuju 2026. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor), di Aula Dinas Kesehatan Provinsi NTB, pada Kamis (19/2/2026), pemerintah menegaskan satu hal: isu stunting tidak bisa lagi diselesaikan oleh sektor kesehatan sendirian. Jadi, ini kerja bareng semua lini.
Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, mengakui evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan upaya yang berjalan masih terfragmentasi. “Gerakan kita kemarin belum cukup efektif. Stunting itu kompleks, jadi tidak bisa ditangani parsial,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan lama yang fokus pada bantuan gizi saja sudah tidak relevan. Realitas di lapangan menunjukkan akar masalah jauh lebih luas: pernikahan dini, pola asuh, sanitasi, hingga kondisi rumah.
Ia bahkan mencontohkan kasus di Lombok, di mana anak stunting bukan karena kekurangan makanan, melainkan ventilasi rumah buruk dan lingkungan tidak sehat. “Tidak semua anak butuh telur. Kadang yang dibutuhkan justru perbaikan rumah, ventilasi, atau edukasi pola asuh,” katanya.
Karena itu, Sinta Agathia Iqbal mendorong sistem kolaborasi lebih terstruktur dari provinsi sampai desa dengan memanfaatkan jaringan kader yang sudah menjangkau akar rumput. “Masalahnya besar, jadi solusinya juga harus urunan. Semua pihak harus chip in,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, HL Hamzi Fikri, memaparkan kondisi terkini. NTB menggunakan dua sumber data: Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan e-PPGBM (by name by address). Hasilnya menunjukkan dua gambaran berbeda: SKI 2024: 29,8% (naik 5,2%), e-PPGBM: 13,8% dari sekitar 388 ribu balita.
Perbedaan angka ini menjadi kunci strategi: intervensi harus berbasis data individu, bukan hanya statistik umum.
“Kalau lintas sektor bergerak bersama dan intervensinya tepat, maka angka ini bisa kita tekan,” jelasnya.
Menurut Hamzi Fikri, bahwa Lombok Timur masih menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram tergolong paling rendah. Salah satu strategi utama: meningkatkan kehadiran ke Posyandu minimal 80 persen.
Hamzi Fikri menjelaskan, pendekatan 2026 lebih menitikberatkan pada pencegahan dibanding penanganan. “Anak berisiko kalau diintervensi dua minggu sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding,” ujar Fikri.
Faktor risiko prioritas: pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan JKN tidak aktif, rendahnya ASI eksklusif.
Rakor juga menyoroti penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B: bayi, balita, dan ibu hamil. Cakupan saat ini baru sekitar 40%, ditargetkan 100% pada 2026. “Kami berharap MBG memberi kontribusi nyata pada penurunan stunting,” kata Fikri.
Pemprov NTB ingin seluruh intervensi berjalan optimal sebelum survei nasional April–Agustus 2026, agar hasilnya terukur dan berkelanjutan. Rakor dihadiri BKKBN NTB, Badan Gizi Nasional (BGN), tim ahli gubernur, praktisi gizi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Pesan utamanya jelas: stunting bukan sekadar isu kesehatan, ini isu masa depan generasi. Dan NTB memilih menghadapinya dengan satu kata kunci: kolaborasi total.(Sid)
