Sultan Dorong Pemerintah Rutin Awasi Produsen Beras di Daerah

- Jurnalis

Jumat, 18 Juli 2025 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (dua dari kanan).

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (dua dari kanan).

SURABAYA, LOMBOKTODAY.IDKetua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin mendorong pemerintah agar secara rutin mengawasi setiap produsen beras di daerah.

Mantan aktivis KNPI itu mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan yang mampu mengungkap modus para mafia dalam kasus beras oplosan. Beras merupakan produk pangan strategis yang dalam proses produksi dan distribusinya dikendalikan oleh negara.

“Kita memiliki beberapa kementerian dan lembaga, juga Perum Bulog yang spesifik ditugaskan untuk memproduksi dan mendistrubusikan komoditas pangan terutama beras. Kita tidak ingin kasus beras oplosan ini mencederai capaian swasembada beras pemerintahan saat ini,” kata Sultan saat melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur, pada Jum’at (18/7/2025).

Baca Juga :  KR BNN Didorong Jadi Lokomotif Pertumbuhan Indonesia Timur

Menurut mantan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan, segera berkoordinasi menertibkan dan mengontrol produsen beras. “Kami menyarankan agar pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kualitas produk beras. Setiap produsen beras harus diversifikasi mutu dan takarannya secara rutin oleh tim terkait sebelum diedarkan ke pasaran,” tegas Sultan.

Baca Juga :  Honda NTB Gandeng Siswa SMK Negeri 1 Gunungsari Edukasi Safety Riding

Sultan berharap agar kasus beras oplosan ini segera diselesaikan agar tidak menyebabkan keraguan masyarakat terhadap semua produk beras yang beredar di pasaran. “Perlu ada upaya serius Satgas Pangan dengan menempatkan dua pengawas pemerintah di setiap pabrik beras swasta. Jangan sampai kasus beras oplosan ini mempengaruhi proses distribusi dan harga beras di pasaran,” ujarnya.(arz)

Berita Terkait

Desa Berdaya dan Tantangan Mengubah Kemiskinan Desa
HUT ke-67, Gubernur Iqbal Tekankan Pentingnya Pembangunan yang Cepat dan Tepat
Nataru dan Hegemoni Ekonomi Gaya Baru
Desa Berdaya NTB: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju Pencapaian SDGs
Pemprov NTB Luncurkan Desa Berdaya, Percepat Pengentasan Kemiskinan dari Desa
Keren! Pemprov NTB Gratiskan Penyeberangan Ambulans Jenazah di Kayangan–Poto Tano
Terapkan Sistem Tanpa Kedip, Gubernur Iqbal: PLN Pahlawan di Balik Kesuksesan NTB
Gubernur Iqbal: Saatnya Bank NTB Syariah Pulang ke Pangkuan Rakyat

Berita Terkait

Selasa, 16 Desember 2025 - 13:03 WIB

Desa Berdaya dan Tantangan Mengubah Kemiskinan Desa

Selasa, 16 Desember 2025 - 12:04 WIB

HUT ke-67, Gubernur Iqbal Tekankan Pentingnya Pembangunan yang Cepat dan Tepat

Senin, 15 Desember 2025 - 20:03 WIB

Nataru dan Hegemoni Ekonomi Gaya Baru

Senin, 15 Desember 2025 - 15:03 WIB

Pemprov NTB Luncurkan Desa Berdaya, Percepat Pengentasan Kemiskinan dari Desa

Jumat, 12 Desember 2025 - 16:16 WIB

Keren! Pemprov NTB Gratiskan Penyeberangan Ambulans Jenazah di Kayangan–Poto Tano

Berita Terbaru

Mansur Afifi.

Ekonomi & Bisnis

Desa Berdaya dan Tantangan Mengubah Kemiskinan Desa

Selasa, 16 Des 2025 - 13:03 WIB

Ekonomi & Bisnis

Nataru dan Hegemoni Ekonomi Gaya Baru

Senin, 15 Des 2025 - 20:03 WIB