Sultan Dorong Pemerintah Rutin Awasi Produsen Beras di Daerah

- Jurnalis

Jumat, 18 Juli 2025 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (dua dari kanan).

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (dua dari kanan).

SURABAYA, LOMBOKTODAY.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin mendorong pemerintah agar secara rutin mengawasi setiap produsen beras di daerah.

Mantan aktivis KNPI itu mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan yang mampu mengungkap modus para mafia dalam kasus beras oplosan. Beras merupakan produk pangan strategis yang dalam proses produksi dan distribusinya dikendalikan oleh negara.

“Kita memiliki beberapa kementerian dan lembaga, juga Perum Bulog yang spesifik ditugaskan untuk memproduksi dan mendistrubusikan komoditas pangan terutama beras. Kita tidak ingin kasus beras oplosan ini mencederai capaian swasembada beras pemerintahan saat ini,” kata Sultan saat melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur, pada Jum’at (18/7/2025).

Baca Juga :  Pusat Informasi Geopark Rinjani Resmi Dibuka, Lombok Timur Siap Genjot Pariwisata Berbasis Atraksi

Menurut mantan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan, segera berkoordinasi menertibkan dan mengontrol produsen beras. “Kami menyarankan agar pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kualitas produk beras. Setiap produsen beras harus diversifikasi mutu dan takarannya secara rutin oleh tim terkait sebelum diedarkan ke pasaran,” tegas Sultan.

Baca Juga :  Honda Premium Matic Day 2026 di Lombok: Perkuat Citra Premium, Hadirkan Hiburan hingga Motor Listrik Terbaru

Sultan berharap agar kasus beras oplosan ini segera diselesaikan agar tidak menyebabkan keraguan masyarakat terhadap semua produk beras yang beredar di pasaran. “Perlu ada upaya serius Satgas Pangan dengan menempatkan dua pengawas pemerintah di setiap pabrik beras swasta. Jangan sampai kasus beras oplosan ini mempengaruhi proses distribusi dan harga beras di pasaran,” ujarnya.(arz)

Berita Terkait

Gandeng Pemprov dan Bank NTB Syariah, NasPol NTB Gelar Diskusi Publik Bedah Proyeksi Ekonomi 2027
DEKRANAS dan Kemenkop Bidik Pasar Internasional untuk Produk Kerajinan dan UMKM Unggulan NTB
Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram Turun ke Rumah Warga Miskin Ekstrem, 432 KK Terima Bantuan Stimulan
Bupati Lombok Timur Temui Mendag, Perjuangkan Ekspor Porang Langsung dan Revitalisasi Dua Pasar
Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Gubernur Iqbal Pesan Bidik Dana Murah dan Pasar Nasional
Wagub NTB Tegaskan APBD 2027 Rp6,22 Triliun Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Mendag dan Wagub NTB Sidak Pasar Kebon Roek, Harga Pangan Jelang Nataru Ternyata di Bawah Acuan
Bank NTB Syariah Raih Apresiasi OJK atas Inisiasi Cash Waqf Linked Deposit

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:02 WIB

Gandeng Pemprov dan Bank NTB Syariah, NasPol NTB Gelar Diskusi Publik Bedah Proyeksi Ekonomi 2027

Kamis, 12 November 2026 - 15:01 WIB

DEKRANAS dan Kemenkop Bidik Pasar Internasional untuk Produk Kerajinan dan UMKM Unggulan NTB

Kamis, 12 November 2026 - 14:03 WIB

Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram Turun ke Rumah Warga Miskin Ekstrem, 432 KK Terima Bantuan Stimulan

Rabu, 11 November 2026 - 17:08 WIB

Bupati Lombok Timur Temui Mendag, Perjuangkan Ekspor Porang Langsung dan Revitalisasi Dua Pasar

Rabu, 11 November 2026 - 10:04 WIB

Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Gubernur Iqbal Pesan Bidik Dana Murah dan Pasar Nasional

Berita Terbaru