LOMBOK TENGAH, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1,39 persen tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 lalu, atau 10,68 persen tahun 2025 dari tahun lalu 12,07 persen.
Bupati Lombok Tengah (Loteng), HL Pathul Bahri mengatakan,pemerintah daerah menggelontorkan ratusan miliar dana untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program di masing-masing OPD.
“Kita berikan program-program kegiatan di OPD yang dapat secara langsung mengintervensi angka kemiskinan itu sendiri berupa bantuan-bantuan modal usaha,” kata Bupati Pathul didampingi Wakil Bupati Lombok Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten II dan Kepala Bapperida, dalam keterangan persnya di Lobi Kantor Bupati Loteng, Jumat (19 /9/ 2025).
Bupati Pathul menegaskan, peran koordinasi antar OPD sangat kuat sehingga kerja-kerja penurunan angka kemiskinan dilakukan secara bersama-sama. “terima kasih kepada semua OPD atas kerja-kerja bersama,” tegas Bupati Pathul.
Bupati Pathul menambahkan, jika dikonversi ke angka absolut jumlah kemiskinan 10,68 persen maka sebanyak 109.250 angka absolut tahun 2025 atau 13 ribu setiap tahun diturunkan. “Berat memang tetapi 1,39 persen ini luar biasa, tahun ini penurunan sangat progresif,” ucap Bupati Pathul.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah, Sapoan mengatakan, berbicara kemiskinan ada 4 indikator kemiskinan yaitu jumlah penduduk kemiskinan, kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan (P1) di mana P1 mengalami penurunan 0,05 dari 1,56 hasil susenas 1,51, keparahan kemiskinan ini menggambarkan keparahan kemiskinan antara penduduk miskin itu 0,04 persen pada bulan maret 0,27 menjadi 0,31 pada tahun 2025.
Indikator ke-4 adalah garis kemiskinan di mana pada bulan Maret 2025 sebesar 568.910 rupiah per kapita per bulan, naik 3,55 persen sehingga posisi dengan progres ini menempatkan Loteng berada di peringkat 3.
Kemiskinan, kata Sapoan, banyak faktor, di antara; kualitas SDM rendah dalam hal ini intervensi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian asupan gizi kurang, ini juga ada di Dinkes, kemudian ekonomi rendah ada di perdagangan Dinas Pertanian dan lainnya sehingga di setiap OPD ada anggaran kemiskinan dan itu terintegrasi semua.
Wabup Loteng, HM Nursiah yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, langkah koordinasi OPD selama ini untuk menurunkan angka kemiskinan cukup baik.
Penurunan angka kemiskinan cukup signifikan, tercapainya sangat terukur dengan kebijakan dan koordinasi antar OPD dsri koordinasi ini untuk data kemiskinan.
Program kegiatan intervensi usaha penurunan angka kemiskinan disebar ke OPD masing-masing dengan mengalokasi anggaran setiap tahun ke OPD untuk intervensi penurunan angka kemiskinan itu sendiri.
“Turunnya angka kemiskinan ini juga tidak lepas dari peran pers dalam memberitakan kegiatan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan” kata Wabup Nursiah.
Untuk angka kemiskinan ekstrem menurun 0,72 orang. “Kita optimis angka kemiskinan menjadi nol,” ucapnya.(LS)
