MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Transformasi digital pemerintahan tidak hanya soal layanan serba online. Tapi lebih dari itu, keamanan data dan informasi menjadi fondasi utama agar ekosistem digital berjalan aman dan terpercaya.
Hal inilah yang ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, H Ahsanul Khalik, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Persandian se-Provinsi NTB bertema “Penguatan Peran Persandian dan Keamanan Informasi Menuju NTB Smart Government”, di Same Hotel Rembiga, Kota Mataram, Senin (2/2/2026).
Menurut Ahsanul Khalik, digitalisasi pemerintahan membawa konsekuensi langsung terhadap meningkatnya tantangan keamanan siber. Semakin banyak layanan berbasis teknologi, semakin besar pula potensi risiko yang harus diantisipasi.
“NTB Smart Government hanya bisa terwujud jika sistem digitalnya aman, andal, dan terlindungi. Keamanan informasi harus dikelola secara terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, bidang persandian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data pemerintah. Namun, teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa didukung sumber daya manusia yang berintegritas.
“Bukan hanya sistemnya yang harus kuat, tapi manusianya juga harus berkualitas. Tanpa integritas SDM, keamanan sistem yang dibangun akan percuma,” tegasnya.
Ahsanul Khalik—yang akrab disapa AKA—juga menyoroti masih terbatasnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau CSIRT di NTB. Saat ini, baru lima kabupaten/kota yang memiliki tim tersebut, dan itupun belum semuanya teregistrasi secara resmi.
Ia menargetkan, pada tahun 2026 seluruh 10 kabupaten/kota di NTB sudah memiliki CSIRT yang terdaftar dan beroperasi penuh.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi dengan Komdigi maupun BSSN. Ekosistem digital NTB harus dibangun dengan satu langkah dan satu suara, sesuai arahan Pak Gubernur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya, yang hadir secara daring, mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, semakin banyak aplikasi pemerintah yang memanfaatkan data masyarakat, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.
“Kita tidak ingin kasus kebocoran data seperti yang pernah viral di tingkat nasional terjadi di NTB. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama sepanjang 2026,” tegas Danang.
Ia juga menjelaskan bahwa tahun ini akan terjadi transisi besar dalam sistem penilaian kinerja digital pemerintah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan bertransformasi menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski berganti nama, seluruh indikator keamanan informasi tetap menjadi acuan utama dalam penilaian.
Untuk meningkatkan indeks tersebut, BSSN bersama Diskominfotik NTB menetapkan tiga fokus utama sepanjang 2026, yaitu:
Peningkatan Kematangan Kebijakan Keamanan Informasi: Rata-rata indeks keamanan informasi di NTB saat ini berada di angka 4,196 (kategori baik). Namun penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di tingkat kabupaten/kota masih belum merata.
Audit Keamanan Informasi: Nilai pelaksanaan audit keamanan informasi di NTB masih tergolong rendah, yakni di angka 1,7. BSSN mendorong penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan agar kualitas keamanan digital daerah semakin meningkat.
Pengukuran Indeks KAMI: Dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru empat daerah yang melakukan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Tahun ini, tujuh daerah lainnya ditargetkan segera menyusul.
Danang juga menekankan pentingnya registrasi resmi CSIRT di setiap daerah. “Jika CSIRT sudah terdaftar dan terhubung dengan Gov-CSIRT Nasional, kami bisa memberikan peringatan dini bila terdeteksi potensi serangan siber. Ini sangat krusial untuk mitigasi cepat,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi Kabupaten Sumbawa Barat yang telah meraih predikat “Sangat Baik” dalam indeks keamanan siber, dan berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di NTB.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Safrudin, SH., MH., menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan menyatukan langkah seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan siber.
“Fokus utama kami adalah percepatan pembentukan CSIRT di semua kabupaten/kota serta peningkatan Indeks Keamanan Informasi (IKI),” terangnya.
Ia berharap, pada tahun 2026 seluruh daerah di NTB telah resmi memiliki tim tanggap insiden siber yang terdaftar di BSSN.
Selain itu, disepakati pula pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala yang akan didampingi langsung oleh Diskominfotik Provinsi.
Rakor ini menghasilkan komitmen bersama untuk menyelesaikan proses registrasi CSIRT sesuai mekanisme yang ditetapkan BSSN. Pemerintah kabupaten/kota juga diwajibkan melakukan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi sebagai dasar perencanaan dan peningkatan berkelanjutan.
Implementasi kesepakatan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta ditindaklanjuti dalam bentuk program, kegiatan, dan kebijakan teknis di masing-masing daerah.
Dengan langkah-langkah strategis ini, NTB optimistis dapat membangun ekosistem digital yang aman, modern, dan siap menghadapi tantangan era pemerintahan berbasis teknologi.(Sid)
