MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian pembangunan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin solid hingga 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, bersama jajaran OPD, DPRD, serta para mitra pembangunan.
Dalam arahannya, Restuardy menegaskan bahwa secara umum indikator pembangunan di NTB menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan.
Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa berbagai indikator makro daerah berada dalam jalur yang baik.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan berbagai capaian di NTB hingga 2025. Data BPS menunjukkan tren positif yang menandakan pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi NTB juga tetap menunjukkan performa yang cukup kuat meski mengalami fluktuasi. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan potensi besar untuk terus dikembangkan.
Dari sisi ketenagakerjaan, NTB mencatat capaian yang relatif baik. Tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 3 persen—lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Namun demikian, Restuardy mengingatkan bahwa peningkatan kualitas lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah.
“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan. Tantangannya adalah mendorong penciptaan lapangan kerja formal di atas 40 persen,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2027 berada pada kisaran 6,3–7,5 persen, dengan tingkat pengangguran ditekan di bawah 5 persen.
Selain sektor ekonomi, aspek tata kelola pemerintahan NTB juga mendapat sorotan positif, terutama dalam upaya pencegahan korupsi.
Berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), NTB mencatat skor 79 poin—menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan.
Capaian tersebut didukung oleh penguatan manajemen ASN, pelayanan publik, serta tata kelola anggaran yang semakin transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah daerah diingatkan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Langkah strategis yang perlu diperkuat antara lain: menjaga ketersediaan pangan lokal, memastikan distribusi berjalan lancar, mengoptimalkan operasi pasar, memperluas kerja sama antar daerah.
“Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan,” pesannya.
Musrenbang NTB 2026 dinilai menjadi momentum krusial, mengingat tahun 2027 merupakan titik tengah pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029.
Pemerintah pusat berharap forum ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap Musrenbang ini mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah secara lebih optimal,” pungkas Restuardy.(Sid)
