MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) memadati kawasan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026), dalam aksi besar-besaran untuk menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Aksi tersebut muncul di tengah dinamika pro dan kontra yang berkembang terkait pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.
Massa menilai program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas gizi anak-anak hingga mendorong perputaran ekonomi lokal.
Salah satu orator aksi, Arsa Ali Umar, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi kebijakan yang manfaatnya paling dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi rakyat.
“Program MBG memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga masyarakat penerima manfaat yang mendapatkan asupan gizi lebih baik,” ujar Arsa di hadapan massa aksi.
Arsa mengakui bahwa setiap kebijakan publik pasti memunculkan perbedaan pandangan. Namun, para relawan, pelaku usaha, dan mitra pelaksana merasa perlu menyampaikan dukungan agar program yang dinilai berdampak positif tersebut tetap dilanjutkan.
Selain menyuarakan dukungan, massa juga menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal pelaksanaan program di lapangan agar tetap berjalan sesuai aturan.
Mereka meminta tidak ada ruang bagi praktik manipulasi harga maupun penurunan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Menurut Arsa, jika terdapat kasus penyimpangan dalam pelaksanaan program, hal tersebut diduga dilakukan oleh oknum tertentu dan tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan.
Saat ini, tercatat sekitar 861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh wilayah NTB. Dengan rata-rata anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per bulan untuk setiap dapur, program tersebut disebut menghasilkan perputaran ekonomi yang sangat besar.
Berdasarkan perhitungan tersebut, perputaran dana yang mengalir melalui Program MBG di NTB diperkirakan mencapai sekitar Rp860 miliar setiap bulan.
Dalam setahun, angka itu dapat menembus lebih dari Rp10 triliun yang beredar di berbagai sektor ekonomi masyarakat.
Arsa juga membantah anggapan bahwa program tersebut hanya menguntungkan segelintir mitra pelaksana. Ia menegaskan sistem pengelolaan dan pencairan anggaran dilakukan melalui mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Badan Gizi Nasional (BGN), auditor internal, hingga lembaga pengawas negara seperti BPK dan BPKP.
“Dengan sistem pengawasan yang ada, peluang terjadinya kerugian negara sangat kecil,” tegasnya.
Merespons aspirasi yang disampaikan massa, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal turun langsung menemui peserta aksi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan program, namun sekaligus mengingatkan keras pengelola SPPG yang masih melakukan praktik tidak sesuai aturan.
Iqbal mengaku menemukan indikasi adanya pengelola dapur yang mengambil keuntungan tambahan dari belanja bahan baku, sehingga berpotensi menurunkan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Kalau nanti program ini terus berjalan dan masih ada yang melakukan praktik seperti itu, saya orang pertama bersama Satgas dan BGN yang akan menindak dan menutup dapurnya,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan ribuan peserta aksi.
Ia mengungkapkan telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya pihak yang mencoba mencari keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri. Seluruh anggaran negara yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Sudah diberikan margin sesuai ketentuan, jangan lagi mencari margin tambahan dari bahan baku atau cara lain yang dapat menurunkan kualitas layanan,” katanya.
Karena itu, Gubernur Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG yang masih melakukan praktik tersebut untuk segera menghentikannya.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat kembali meluruskan niat dan menjalankan program sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Di akhir pertemuan, Gubernur Iqbal berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi Aliansi Rakyat NTB kepada pemerintah pusat.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, Pemprov NTB, kata dia, berkewajiban memastikan setiap masukan masyarakat dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional.
“Karena ini adalah aspirasi masyarakat, maka menjadi tugas kami untuk menyampaikan dan mengawal agar suara tersebut sampai ke pemerintah pusat,” pungkasnya.(arz)
