MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan perubahan arah pembangunan berbasis inovasi. Jika selama ini inovasi daerah kerap diidentikkan dengan penciptaan program baru atau perolehan penghargaan, kini fokus utamanya adalah menghadirkan solusi nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) 2026 di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6/2026).
Menurut Abul Chair, esensi inovasi dalam pemerintahan bukan terletak pada banyaknya program yang dilahirkan, melainkan pada kemampuannya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengubah cara pandang dari sekadar mengejar kuantitas inovasi menjadi membangun inovasi yang benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata.
“Inovasi bukan bicara tentang mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Penghargaan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana inovasi itu berjalan,” tegas Abul Chair.
Ia menilai NTB telah memiliki banyak inovasi yang lahir dari berbagai organisasi perangkat daerah. Namun ke depan, kualitas, keberlanjutan, serta dampak inovasi harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Mulai dari replikasi inovasi, penguatan dokumentasi dan bukti dampak, pemanfaatan testimoni masyarakat, peningkatan unsur kebaruan, hingga hilirisasi inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah, Sekda meminta seluruh kepala perangkat daerah mengambil peran aktif sebagai penanggung jawab inovasi di instansi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan inovasi yang terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan awal, terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sepanjang periode 2024–2025.
Gede Aryadi menjelaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, inovasi unggulan yang akan diangkat dalam ajang IGA 2026 adalah transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya.
Program tersebut dinilai merepresentasikan perubahan pendekatan pembangunan daerah, dari pola bantuan yang bersifat sektoral menuju model pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi desa.
“Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan. Karena itu, transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelas Gede Aryadi.
Dari sisi capaian, NTB mencatat nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 73,23 pada 2025. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan peningkatan nilai menjadi 76, sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun demikian, peningkatan indeks bukanlah tujuan utama. Inovasi daerah diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga percepatan reformasi birokrasi.
Dengan penguatan budaya inovasi di seluruh perangkat daerah serta dukungan kepemimpinan yang kuat, Pemprov NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah paling inovatif di Indonesia.
“Pada akhirnya yang kita ukur bukan banyaknya inovasi yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari inovasi tersebut,” pungkas Abul Chair.(arz)
