MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Di balik pesona alamnya yang mendunia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyimpan tantangan serius: risiko gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi yang datang tanpa aba-aba. Letak geografis yang rawan membuat penguatan sistem manajemen risiko bencana bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Menjawab tantangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD NTB) memperkuat langkah melalui kolaborasi multipihak yang terstruktur dan berkelanjutan.
Didukung oleh Program SIAP SIAGA—kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana—BPBD NTB menggelar kick off Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) Tahun Anggaran 2026, di Mataram, pada Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni pembuka tahun program. Lebih dari itu, ia menjadi ruang strategis untuk menyamakan visi, menyatukan komitmen, dan memastikan seluruh agenda kebencanaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Sadimin.
Dalam lanskap kebencanaan modern, pendekatan parsial sudah tidak relevan. Pengelolaan risiko menuntut orkestrasi lintas sektor: Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga organisasi masyarakat sipil.
Tahun 2026, fokus utama diarahkan pada penguatan sistem kelembagaan dan penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi dan tiga kabupaten prioritas: Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.
Sadimin menegaskan, koordinasi lintas wilayah akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar terasa di tingkat masyarakat. “Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,” tegasnya.
Kolaborasi ini telah melahirkan sejumlah inisiatif progresif. Salah satunya peluncuran Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Desember 2024 yang dalam setahun berhasil mengolah data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten—langkah penting menuju sistem kebencanaan yang inklusif.
Di level akar rumput, penguatan kapasitas desa dilakukan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi lewat program KKN Tematik Desa Tangguh Bencana (Destana). Forum PRB NTB juga menyusun kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di Lombok Utara dan Sumbawa—wilayah yang memiliki risiko tinggi namun sering luput dari perhatian.
Kick off ini dihadiri pemangku kepentingan dari Indonesia dan Australia. Hadir mewakili Pemerintah Australia, Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia dan Lucy Dickinson, Team Leader Program SIAP SIAGA.
Dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, acara dibuka Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, serta dihadiri jajaran pimpinan BPBD NTB. Kehadiran para pemimpin ini menegaskan bahwa isu kebencanaan bukan sekadar agenda teknis, tetapi prioritas strategis pembangunan daerah.
Memasuki Fase II, Program SIAP SIAGA—yang diperpanjang hingga 2028—mengusung mandat lebih tajam, termasuk integrasi prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), penghidupan berkelanjutan, serta adaptasi perubahan iklim.
“Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multipihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran,” ujar DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.
Annual Work Plan (AWP) tahun 2026 memuat tujuh program kolaboratif utama:
- Penguatan sistem dan strategi penanggulangan bencana, termasuk pendampingan BINWAS Standar Pelayanan Minimum (SPM) di 10 kabupaten/kota serta pengembangan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
- Penyempurnaan strategi dan regulasi, melalui evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah, serta fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim.
- Pemetaan dan evaluasi risiko, termasuk penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) di Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa.
- Penguatan layanan data dan komunikasi, dengan akselerasi pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) NTB dan pengembangan Destana yang inklusif serta terintegrasi dengan SDGs Desa.
- Pengembangan kebijakan dan kolaborasi pentahelix, termasuk penguatan Unit Layanan Disabilitas serta penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah kelompok rentan.
- Peningkatan kualitas pemulihan pascabencana, melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) serta penguatan kapasitas sektor rehabilitasi dan rekonstruksi untuk JITUPASNA.
- Penguatan kapasitas logistik dan peralatan, dengan pengembangan klaster logistik tingkat provinsi.
Di era ketika perubahan iklim semakin nyata dan risiko bencana kian kompleks, pendekatan kolaboratif menjadi fondasi utama ketangguhan. Apa yang dibangun BPBD NTB bersama para mitra bukan hanya sistem, melainkan ekosistem kesiapsiagaan—yang menghubungkan data, kebijakan, komunitas, dan solidaritas.
Bagi generasi muda NTB dan Indonesia, ini adalah momentum untuk melihat kebencanaan bukan sekadar isu darurat, tetapi bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Karena pada akhirnya, ketangguhan bukan hanya soal bertahan saat bencana datang, tetapi bagaimana kita menyiapkan masa depan yang lebih aman, inklusif, dan adaptif bagi semua.(Sid)
