LOBAR, LOMBOKTODAY.ID – Menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, upaya menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap ramah di kantong masyarakat mulai digencarkan.
Di Lombok Barat, aparat kepolisian, pemerintah daerah, hingga otoritas ekonomi turun langsung memastikan dapur warga tetap aman.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.IK., hadir dalam Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar di Lapangan Banteng, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), pada Jumat (13/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah nasional untuk menahan lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Satgas Pangan NTB, Perum Bulog wilayah NTB, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, hingga dinas terkait sektor perdagangan dan ketahanan pangan.
Dalam keterangannya, Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi menegaskan, program ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah preventif agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga. “Gerakan Pangan Murah ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai persiapan menjelang HBKN 2026. Intinya negara hadir sebelum harga melonjak,” tegasnya.
Kegiatan juga terhubung secara virtual dengan Menteri Pertanian RI bersama seluruh Satgas Pangan se-Indonesia. Dalam arahannya, pemerintah pusat meminta aparat tidak ragu menindak pelaku usaha yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Pembelian (HAP), maupun Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Menurut FX Endriadi, pendekatan yang dilakukan tidak hanya represif, tetapi juga edukatif. “Satgas tidak hanya menindak, tapi juga melakukan pembinaan. Namun jika ada yang sengaja melanggar aturan harga, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
FX Endriadi menambahkan, stabilitas pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ketenangan sosial. Saat harga stabil, masyarakat bisa menjalani ibadah dan tradisi hari besar dengan nyaman.
Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi menjaga stok, kualitas, dan harga bahan pokok penting tetap terkendali. Pemerintah berharap kolaborasi lintas instansi mampu mencegah spekulasi pasar dan praktik penimbunan.
“Komitmen kami jelas, mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga agar masyarakat bisa menjalani HBKN dengan aman dan tenang,” tutupnya.
Dengan pengawasan diperketat sejak jauh hari, masyarakat NTB diharapkan tidak lagi dihantui fenomena klasik: harga naik saat kebutuhan meningkat. Tahun ini, negara mencoba hadir lebih awal, sebelum keresahan muncul.(Sid)
