MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus bergerak cepat memperkuat transformasi sosial-ekonomi melalui Program Desa Berdaya NTB.
Program strategis ini menempatkan desa sebagai motor utama pembangunan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desa Berdaya NTB dirancang sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi sosial dan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan.
Fokus utamanya meliputi penguatan ketahanan pangan, pengembangan modal sosial, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Program ini berdiri di atas empat filosofi utama: kemandirian, kolaborasi, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Dengan landasan tersebut, Desa Berdaya bertujuan menciptakan desa yang tangguh, produktif, dan mandiri. Masyarakat desa didorong menjadi aktor utama pembangunan—bukan lagi sekadar penerima manfaat.
Ketua Tim Ahli Gubernur NTB untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, Adhar Hakim, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di NTB tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang seragam.
“NTB masih masuk dalam sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut tertinggi di Indonesia. Karena itu, penanganannya harus lebih tajam, terarah, dan disesuaikan dengan karakter kemiskinan di masing-masing desa,” ujar Adhar.
Implementasi Desa Berdaya NTB bertumpu pada dua pilar utama. Pilar pertama menyasar 106 desa miskin ekstrem dengan fokus intervensi pada rumah tangga miskin ekstrem melalui pendampingan intensif.
Pada tahap awal, program ini telah dijalankan di 40 desa miskin ekstrem yang mencakup 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19.052 jiwa. Pola pendampingan dilakukan selama dua tahun dengan rasio satu pendamping untuk 50 kepala keluarga.
Sementara itu, pilar kedua menyasar pengembangan seluruh wilayah desa dan kelurahan di NTB yang berjumlah 1.166 desa/kelurahan, berbasis potensi unggulan masing-masing daerah.
Menurut Adhar, desa miskin ekstrem membutuhkan pendekatan kebijakan yang benar-benar transformatif. “Desa Berdaya bukan sekadar program biasa, melainkan gerakan bersama untuk mengubah paradigma penanganan kemiskinan—dari pola bantuan menuju pemberdayaan,” tegasnya.
Pendekatan utama yang diterapkan adalah graduasi, yakni intervensi terpadu yang berbatas waktu, adaptif, dan berbasis bukti selama dua hingga tiga tahun. Skemanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, transfer aset, pendampingan intensif, hingga penguatan ekonomi rumah tangga agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Tak berhenti di situ, Desa Berdaya NTB juga dikembangkan melalui 20 tema strategis. Di antaranya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Mandiri Pangan, Desa Wisata Maju, Desa Tangguh Bencana, Desa Hijau, Desa Bebas Sampah, Desa Inklusi, Desa Sehat dan Bebas Stunting, Desa BUMDes Maju, Desa Koperasi Merah Putih, Desa Ekspor, Desa Literasi, hingga Desa Sadar Pajak.
Pendekatan tematik ini memungkinkan setiap desa mengembangkan program sesuai karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokalnya.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada integrasi lintas sektor dan orkestrasi kebijakan agar dampaknya nyata dan berkelanjutan,” tambah Adhar.
Melalui orkestrasi pembangunan yang terintegrasi dengan RPJMD NTB 2025–2029, Program Desa Berdaya diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan, mendorong lahirnya desa-desa mandiri, serta memperkuat ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.
“Program ini harus terintegrasi dengan RPJMD agar tidak berjalan parsial. Tujuannya jelas: memperkuat kemandirian desa, mengoptimalkan potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, H Fathurrahman, menyebut Desa Berdaya sebagai gerakan perubahan yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.
“Melalui coaching dan mentoring, kami mendorong aparatur desa agar mampu merancang program pemberdayaan yang partisipatif, berbasis data, dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD NTB, H Akhmad Makchul, menambahkan bahwa desa harus dipandang sebagai ruang ekonomi yang punya potensi besar untuk tumbuh mandiri.
“Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah masa depannya sendiri. Kuncinya adalah menggali persoalan nyata masyarakat, memetakan potensi, lalu menetapkan tema pengembangan secara partisipatif melalui FGD agar lebih fokus dan terukur,” katanya.
Dalam praktiknya, Tim Widyaiswara BPSDMD NTB melakukan pendampingan mulai dari identifikasi masalah, pemetaan potensi, Focus Group Discussion (FGD), hingga penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Desa/Kelurahan (RAPD/K).
Dokumen RAPD/K tersebut menjadi panduan bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan perangkat daerah terkait agar terintegrasi dengan perencanaan serta penganggaran daerah.
Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan inisiatif lokal, penguatan kepemimpinan desa, serta lahirnya model pembangunan berbasis warga. Nilai kolaborasi, kemandirian, inovasi, dan keberlanjutan menjadi roh utama implementasi program ini.
Ke depan, Pemprov NTB melalui BPSDMD akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, sekaligus memperkuat dukungan lintas sektor agar setiap rencana aksi dapat berjalan konsisten dan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Desa Berdaya NTB bukan sekadar program—melainkan gerakan menuju kemandirian, langkah nyata mewujudkan NTB Makmur Mendunia.(Sid)
